Bupati KSB Beberkan Empat Hal Yang Belum Tuntas

Sumbawa Barat, KabarNTB – Bupati Sumbawa Barat Dr.KH.Zulkifli Muhadli,SH MM menegaskan empat persoalan penting yang dihadapi Pemerintah setempat, dalam penyampaiaan Progres Reportnya dihadapan warga Sumbawa Barat, Senin (18/11).

Keempat persoalan yang dianggap bermasalah selama ini yakni Rumah Sakit Umum, Balai Latihan Kerja (BLK) di Poto Tano, Bendungan Bintang Bano dan terkait kelanjutan operasional PT. Newmont Nusa Tenggara.

Untuk pembangunan Rumah Sakit (RS), Kyai Zul sapaan akrab Bupati KSB ini menegaskan dengan singkat bahwa RS akan dilanjutkan pembangunannya tahun 2014 mendatang dengan menggunakan dana APBD senilai Rp. 40 Miliar, untuk menuntaskan bangunan yang sebelumnya dibangun senilai Rp. 62 Miliar

Diharapkan pembangunannya akan rampung sesuai rencana semula dua gedung lantai tiga masing-masing sebelah kiri dan kanan jalan apabila disetujuinya realisasi pinjaman dari PIP sebesar Rp. 60 Miliar.

“ Namun jika PIP pun tidak merealisasikan bantuannya maka dengan dana tahap kedua tahun 2014 dari APBD KSB sebesar Rp. 40 miliar tersebut RS telah bisa beroperasi” tandas Kyai Zul.

Untuk pembangunan BLK yang disebut mangkrak, Kyai Zul menegaskan gedung BLK tersebut tidak mangkrak karena masih tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementeriaan tenaga kerja dan belum diserahkan ke pemerintah setempat.

Rencana pembangunan BLK yang awalnya diperkirakan akan menelan dana Rp. 40 Miliar itu menurut Kyai Zul terhenti disebabkan pergantian Menteri tenaga Kerja yang berimbas pada perubahan kebijakan termasuk salah satunya pembangunan BLK.Pemerintah setempat menurut Kyai Zul kedepan akan mencari solusi akibat krisis tersebut.

Sedangkan untuk masalah Bendungan Bintang Bano Kyai Zul menjelaskan, bendungan yang akan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 1.5 Triliun ini pembangunannya akan terus dilanjutkan, dan Pemerintah pusat melalui Departemen Pekerjaan Umum akan membantu dana kekurangan sebesar Rp. 1.3 Triliun.

“ Kita selalu berprinsip kalau kita tidak maju kita sulit akan dibantu, maka kita harus berani memulai hingga saatnya kita dibantu oleh pemerintah pusat, dan kita patut bersyukur akhirnya pusat mau turun tangan mengucurkan dananya melalui APBN” tandas Kyai Zul.

Sementara terkait persoalan operasional PT. Newmont Nusa Tenggara terkait pembangunan smelter dan pelarangan pengiriman bahan mentah konsentrat ke luar negeri berdasarkan peraturan menteri ESDM, Kyai Zul menegaskan pemerintah KSB terus melakukan komunikasi baik dengan Newmont maupun Pemerintah pusat guna menemukan solusi terbaik sehingga karyawan tidak merasa dirugikan.(kn-01)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.