Awasi Kinerja Dewan, IPP KSB Deklarasikan Diri

Taliwang, KabarNTB —Sejumlah pemuda yang peduli akan kemajuan Kabupaten Sumbawa Barat mendeklarasian pendirian Institute Pemantau Parlement (IPP) dengan mengusung misi terciptanya DPRD yang kuat, terbuka da bertanggung jawab melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan membawa DPRDl ebih dekat dengan masyarakat.

Muhammad Rizal yang menjadi penggagas dalam lahirnya institute tersebut mengatakan IPP ini memiliki misi mempromosikan budaya keterbukaan dengan berlandaskan UU KIP 2008.

Hadirnya budaya tersebut menghantarkan masyarakat mudah mengakses informasi parlement. Karena masyarakat wajar mengetahui kegiatan dan kinerja mereka sebagai anggota legilatif.

“Dengan keterbukaan itu, terselip kesan positive bahwa kita benar-benar negara yang berdaulat dan melaksanakan sistem demokrasi dengan matang, IPP ini menjadi lembaga yang siap dalam mengontrol di parlement termasuk juga masalah pelaksanaan pembangunan ditingkat eksekutif,” tegas Muhammad Rizal.

Masih dari keterangan Rizal, informasi milik DPRD milik public, oleh karena itu DPRD harus memberlakukan langkah-langkah untuk menjamin partisipasi masyarakat secara inclusive sehingga memungkinkan pemantauan DPRD yang efektif, dan penuh semangat melindungi hak-hak melalui fungsi mereka.

DPRD juga harus memastikan bahwa warga negara memiliki jalur hukum untuk menegakkan hak mereka untuk mengakses informasi parlement. DPRD memiliki tugas untuk mempromosikan pemahaman warga akan fungsi DPRD dan berbagi praktek positive dengan DPRD lain untuk meningkatkan keterbukaan.

Rizal –akrabnya pentolan deklarator IPP itu menegaskan parlement DPRD harus mengadopsi kebijakan yang yang memastikan publikasi informasi secara aktif dan meninjau kebijakan yang lahir secara berkala.

Informasi yang bisa diakses nantinya ialah mengenai peran dan fungsi DPR itu sendiri yaitu legislasi, penganggaran dan pengawasan. Datangnya wahana keterbukaan ini, bisa dipastikan masyarakat akan ikut bahu-membahu dan berpartisipasi dalam berbagai agenda pembangunan termasuk akan terbangunnya anomaly yang berlabelkan trend positive tentang integritas dan kejujuran mereka hingga tidak ada kesenjangan.

Untuk diketahui, menurut Rizal IPP lahir berkat telaah kritis mengenai kondisi kekinian Sumbawa Barat yang sudah 11 tahun berdiri. Rincinya masyarakat hanya menikmati sesaat demokrasi ini. Satu pasangan calon yang menjabat sebagai pimpinan daerah dua priode, legislative dua kali pemilihan. Semuanya memberikan yang terbaik. tapi apa yang telah mereka lakukan itu tidak mampu membuat masyarakat puas.

“Secara factual mengatakan, dapat kita saksikan bersama bahwa berbagai pembangunan infrastrktur berskala besar tidak berjalan dengan baik sehingga imbasnya terbesit dalam benak mereka tidak mampu menuntaskan pelayanan dan percepatan pembangunan. Ini bukti dari lemahnya pemerintah kabupaten dan lemahnya DPRD sebagai lembaga pengawas yang berdiri kokoh sebagai Institusi perwakilan rakyat,” demikian Rizal.

Dari pantauaan Sumbawa Barat Post, IPP dideklarasikan pada pukul 10.00 bertempat di kampung motong (samping kantor Biro Gaung NTB) dengan 13 Deklarator yang juga di hadiri oleh bererapa penggiat LSM, aktivis dan penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam deklarasi tersebut mereka juga membacakan naskah deklarasi juga menyanyikan lagu Indonesia raya dan padamu negeri sebagai bentuk keseriusan mereka untuk melahirkan dedikasi murni dari parlement watch kepada pembangunan KSB yang lebih baik.

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.