Dewan Dilantik, Dewan di Demo SBSI

Taliwang, KabarNTB  – Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat yang digelar Selasa (19/8), diwarnai aksi demonstrasi oleh puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sumbawa Barat.

Aksi yang dimotori Heri Supriadi tersebut mendapat pengawalan ketat dari Aparat kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang telah bersiaga, guna mengantisipasi terjadinya insiden yang tidak diinginkan.

Dalam orasinya Heri sapaan akrabnya menyampaikan, kondisi ketenagakerjaan yang kekinian di KSB sangat meperihatinkan, dimana sejumlah perusahaan dengan sangat mudah melakukan pelanggaran tentang tenaga kerja tanpa ada control apapun dari pemerintah setempat.

“Tentu kondisi ini menjadi tamparan keras terhadap pemerintah tentang keseriusannya dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang baik secara komprehensip,” ujarnya.

Selain itu kata Heri, sesuai yang tercantum dalam Undang-undang (UU) tentang tenaga kerja menjelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang menjadi dasar bagi tenaga kerja dan pekerja ataupun buruh.

“Ini sudah menjadi tangungjawab serikat buruh yang telah diakui dunia internasional dan komitmen kami memperjuangkan hak-hak buruh yang telah terdzolimi,” tandasnya.

Untuk itu sambung Heri, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SBSI mengajukan 5 butir petisi kepada anggota dewan terpilih, yakni pertama mendesak DPRD setempat untuk melakukan pengawasan serius terhadap ketenagakerjaan agar tidak teradi PHK atau perumahan sepihak serta [pemberian upah asesuai UMK dan UMP dan upaya menghilangkan serikat dalam perusahaan seperti yang terjadi pada PT Trakindo, mendesak DPRD untuk mengawal pemerintah agar menempatkan SDM yang tepat di SKPD ketenagakerjaan terutama dalam jajaran pengawas, serta mendesak DPRD untuk mengawasi potensi pelanggaran pidana dalam ketenagakerjaan, dan mendesak DPRD untuk meninjau kembali pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 34 tahun 2007 tentang pengikatan uang terhadap pihak ketiga. Selain itu, SBSI juga mendesak DPRD untuk melakuan pengawasan khusus dalam proses perekrutan CPNS melalui jalur Kategori II (K2).

“Karena kami menduga kuat terdapat permaianan kotor oknum pemerintah,” cetusnya.

Sementara itu Ketua DPRD KSB sementara,Muhammad Nasir ST dalam pertemuannya dengan masa aksi mengaku siap merealisasikan apa yang menjadi tuntutan para buruh.

“Kami selaku anggota dewan pilihan rakyat akan bekerjasama dalam menyerap dan merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” janjinya.

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD sementara, Fud Sayifuddin ST, meminta kepada SBSI untuk memberikan ruang waktu kepada anggota dewan dalam mendiskusikan persoalan ini secara bersama.

“Jika ada waktu lowong dari teman-teman SBSI kami minta diundang untuk membahas persoalan ini dengan di lengkapi data dan fakta karena kami tidak ingin hanya menyampaikan isu belaka,” demikian Fud Syaifuddin. (Kn-03).

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.