Tujuh KPU NTB Belum Miliki Anggaran Pilkada

Mataram, KabarNTB  – Tujuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih kesulitan mendapat alokasi anggaran pemilihan kepala daerah atau pilkada untuk 2015.

“Sampai saat ini seluruh KPU di daerah yang akan melaksanakan Pilkada masih belum ada anggarannya,” kata Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori di Mataram, Kamis.

Ia menjelaskan, ketiadaan dana di setiap KPU kabupaten/kota itu, lantaran pemerintah daerah belum mengalokasikan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing. Alhasil, KPU setempat nyaris belum bisa berbuat banyak dalam menyusun tahapan ataupun persiapan pilkada.

“Kalaupun ada jumlahnya pun masih terlalu kecil, dan itupun sebatas untuk menyusun regulasi,” ujarnya.

Aksar menyebutkan, tujuh KPU daerah yang belum mendapat anggaran tersebut, antara lain Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kota Mataram.

Saat ini paling krusial untuk segera dianggarkan tahun 2014, yakni pembayaran honor untuk para petugas di lapangan. Namun, melihat kondisi yang ada sangat sulit untuk dilakukan pembayaran honor tersebut, karena ketiadaan anggaran.

Karena, sesuai kesepakatan sementara dengan tujuh KPU kabupaten/kota, ujar Aksar, ada lima daerah yang lebih dulu melaksanakan pilkada, yakni Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram, dimana putaran pertama dimulai 8 Juni 2015 dan putaran kedua 10 Agustus 2015.

Sedangkan dua daerah lain, yakni Lombok Tengah dan Sumbawa Barat putaran pertama baru akan dimulai pada 10 Agustus 2015 dan putaran kedua 22 Oktober 2015.

“Ini dikarenakan masa jabatan kepala daerah di dua kabupaten itu belum masuk masa tenggat 90 hari atau belum berakhir dengan waktu pelaksanaan pilkada dengan lima kabupaten lain di NTB,” katanya.

Oleh karena itu, melihat kondisi yang ada pihaknya berharap kepada pemerintah daerah di tujuh kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada untuk segera melakukan penganggaran, mengingat tahapan dan persiapan sudah harus dilaksanakan di tahun 2014.

“Itu makanya kami menginginkan pelaksanaan pilkada bisa dilakukan serentak, karena kalau dilakukan serentak maka akan menghemat waktu dan efisiensi anggaran,” kata Aksar Ansori.(Ant)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.