DPC Demokrat KSB Ajak Birokrasi Tidak Terlibat Politik Praktis

Sumbawa Barat, Kabar NTB. РMenyusul pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sumbawa Barat yang rencananya akan digelar Desember 2015,  mulai memanas . Dimana Partai Politik Peserta Pemilu sudah membuka ruang untuk menyeleksi calon bahkan tidak jarang sejumlah tokoh politik Sumbawa Barat telah melakukan pendaftaran Calon Bupati Wakil Bupati yang akan bertempur di Pilkada mendatang.

Sejumlah calon Bupati dan Wakil Bupati yang sudah mendaftar di salah satu partai politik dan digadang-gadang akan mengikuti bursa pencalonan pada Pilkada mendatang diantaranya Dr. Ir. W. Musyafirin Sekda KSB, Kusmayadi,ST,S.KM, (sekdis Disosnakertrans), Drs. Mala Rahman (Wakil Bupati KSB), Syaefullah, S.Pt, Drs. Manimbang Kahariadi.

Menyikapi hal tersebut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Sumbawa Barat, Mustakim Pattawari, LM, S.TP kepada wartawan media ini sesuai menerima pendaftaran Bakal Calon Bupati di Hotel Andi Graha kemarin, menjelaskan proses Pilkada di Tahun 2015 ini harus lebih baik dari sebelumnya, apalagi beberapa tokoh Sumbawa Barat yang santer namanya terdengar tentunya harus lebih mengedepankan proses yang dituangkan dalam 10 perbaikan yang di usulkan Demokrat pada revisi Undang-Undang Pilkada, yang salah satunya terdapat klausul yang ingin menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah , karena itu para kandidiat yang saat ini punya jabatan di birokrasi hendaknya bisa menehan diri untuk tidak terlampau jauh menyerte birokrasi dan memanfatkan jabatannya untuk kepentingan politik praktis,

” Kalau itu dilakukan maka jelas pilkada ini tidak akan fair dan tentunya tidak menutup kemungkinan fasilitas Negara dan Jabatannya untuk kepentingan politik praktis ” ungkapnya

Lebih Lanjut, Mustakim sapaan akrab politisi asal Brang Rea ini, dalam hal tersebut tentunya akan memancing situasi pilkada  yang tidak fair dan ini bisa jadi menaruh benih- benih pilkada sehingga akan terjadi polarisasi yang tajam antara pendukung masing- masing.

” Ini harus menjadi catatan penting penyelenggara Pemilu untuk memantau secara intensif sekalipun memang belum ada aturan yang jelas terkait hal tersebut ” timpal politisi Muda ini.

Sebagai politisi, dirinya sangat prihatin terkait kondisi birokrasi saat ini karena akan menjadi kontra produktif di tengah masyarakat, dan ini harus dilihat secara komprehensif sehingga tidak terjadi presiden buruk bagi birokrasi ke depan.

Bahkan dirinya menilai apa yang dilakukan oleh pejabat daerah saat ini yang menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan politiknya sangat tidak wajar, apalagi pejabat tersebut masuk dalam bursa kandidiat calon yang digadang-gadang akan masuk di bursa pemilihan Kepala Daerah mendatang.

Dirinya menghimbau kepada pejabat Daerah yang nota bene merupakan pelayanan untuk masyarakat untuk tidak menyeret birokrasi kepada kepentingan politik tindakan yang dilakukan oleh pejabat daerah ini terkait kebijakan birokrasinya yang tentunya secara tidak langsung dapat mengganggu objektivitas pelayanan Daerah .

” Gerakan-gerakan terselubung birokrasi dan menyeret pejabat birokrasi hendaknya bisa di rem mengingat bahwa secara etika tentu dapat menggangu objektivitas dia (pejabat.red) dalam menjalan fungsi-fungsi pelayan masyarakat sebagai birokrasi ” timpalnya.

Hal ini lanjutnya, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan menjaga netralitas PNS yang selama ini di dengung- dengung kan oleh Pemerintahan termasuk Pemerintahan Joko Widodo saat ini.

” Ini merupakan semangat reformasi birokrasi yang menginginkan birokrasi bebas dari politik praktis ” pungkasnya. (K-AS)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.