Sumber Energi Terbarukan, NasDem Ingatkan Potensi Selain Geotermal di Sumbar

Jakarta – Pemerintah Sumatera Barat memang giat mempromosikan potensi energi terbarukan yang ada di wilayahnya. Diberitakan, Tiongkok dan tiga negara Eropa (Hungaria, Finlandia dan Bulgaria) sudah menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan sumber daya energi terbarukan di Sumbar.

Setelah lima titik Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sumbar yang digarap oleh dua perusahaan, PT. Supreme Energy (Muara Labuh dan Kili Pinangawan, Kabupaten Solok Selatan) dan Hitary Energi – Perusahan asal Turki (Pincurak Kabupaten Pasaman Barat, Kotobaru Marapi Kabupaten Agam, dan titik Panti Kabupaten Pasaman), Sumbar akan menunggu masuknya investor baru untuk mengeksplorasi dua lokasi WKP yang sudah ditawarkan untuk lelang, Bonjol dan Talang.

Menanggapi besarnya ketertarikan negara lain untuk berinvestasi dalam energi geotermal, legislator NasDem asal Sumbar Endre Saifoel menyambut baik ketertarikan negara luar untuk berinvestasi di ranah Minang ini.

“Dengan masuknya investasi asing ke Sumatera Barat merupakan berita yang sangat mengembirakan. Tentunya pemerintah setempat akan senang dengan adanya investor yang melirik geotermal yang ada di Sumatra Barat,” ujarnya saat diwawancarai telepon, Selasa, 4 Agustus 2015.

Namun demikian dia juga mengingatkan Pemerintah Daerah Sumbar soal potensi pembangkit listrik mikro hidro dan bio massa yang perlu juga di promosikan agar dapat meyerap investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar.

Membandingkan antara mengundang investasi untuk mengembangkan pembangkit listrik geotermal dengan apa yang dilakukan PT. PLN dengan membeli energi dari pihak ketiga seperti membeli uap dari PT. Pertamina Geotermal Energi (PGE), Endre meyakini akan lebih menguntungkan jika pemerintah mengundang investor untuk kembangkan energi geotermal.

Menurutnya apabila PLN membeli sumber listrik dari pihak ketika maka provit yang bisa dihasilkan akan lebih rendah ketimbang mengundang investasi untuk mengembangkan sumberdaya listrik berbasis geotermal. Begitu pula sebaliknya, PGE juga tidak akan memperoleh provit maksimal dengan pola penjualan ke PLN.

Dalam hal masuknya investasi luar negeri ke Sumbar, Endre mengingatkan batasan peran Pemerintah Daerah. “Pemda hanya berperan di dalam pelepasan lokasi dan memberikan rekomendasi seandainya berada dikawasan hutan dan untuk yang lainnya diatur oleh pemerintah pusat,” tegasnya.

Anggota Komisi VII ini mengatakan, yang paling utama dilakukan oleh Pemda Sumbar saat ini adalah pembangunan infrastruktur transportasi untuk menuju lokasi ladang geotermal yang masih perlu ditingkatkan.

“Jadi perlu perencanaan yang matang dan membutuhkan waktu yang lama karena hampir rata-rata posisi  geotermal berada di tengah hutan,” jelasnya.

Seperti diketahui, untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional 35.000 MW, pemerintah merencanakan 25 persen pasokannya berasal dari energi terbarukan dan geotermal, panas bumi.

Dalam sebuah diskusi, SVP Exploration PT Pertamina (Persero), Doddy Priambodo, mengutip pernyataan sejumlah ahli, mengatakan Indonesia memiliki potensi panas bumi mencapai 28 ribu megawatt (MW). Angka itu menempatkan Indonesia di urutan pertama di dunia, yang memiliki panas bumi. Pernyataan ini diulang kembali oleh Presiden Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Kamojang awal Juli 2015.

Pada tahun 2015 ini pemerintah sudah menyiapkan lima Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang akan dilelang dari 27 titik WKP yang telah direncanakan. Hal ini sambil menunggu selesainya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Panas Bumi Secara Langsung Dan Tidak Langsung, bulan Oktober 2015 nanti. Sejalan dengan perintah UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Dua dari 27 WKP yang sudah siap di lelang berada di Sumatra Barat. Kementerian ESDM memperkirakan setidaknya 80 Megawatt tenaga listrik dapat dihasilkan dari 2 WKP yang akan dilelang, Bonjol dan Talang.  Pemerintah Sumatera Barat sendiri, seperti diungkapkan BKPM Sumbar, meyaini wilayahnya memiliki sedikitnya 17 titik potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya listrik dengan kapasitas lebih dari 1.600 MW.(K-Ir)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.