DPR Minta Bupati Selesaikan Kasus Dua Korban Tambang Dharmasraya, Sumbar

Jakarta, KabarNTB – Sejak dikeluarkannya aturan soal penertiban tambang masyarakat yang banyak menjamur disekitar lokasi galian pertambangan, masyarakat penambang tradisional terus resah.

Memang, praktik pertambangan yang dilakukan warga dengan menggunakan alat dan keterampilan tradisional diakui sangat mengandung potensi bahaya. Namun demikian pemerintah juga perlu memikirkan perubahan pendapatan masyarakat yang usaha tambang tradisionalnya ditertibkan.

Pemerintah tidak dapat serta merta menertibkan tambang tradisional tanpa memikirkan dampak sosial ekonomi masyarakat. Jangan sampai upaya pemerintah justru memakan korban dari masyarakat. Sebagai contoh upaya pemerintah daerah untuk menertibkan tambang masyarakat di Dharmasraya, Sumatera Barat beberapa waktu lalu memakan satu korban meninggal (Toni, 22thn) dan dalam kondisi kritis (Dedi, 25thn).

Kedua orang penambang tradisional tersebut menjadi korban setelah pemerintah Kabupaten Dharmasraya bersama Tim Gabungan TNI, Polri dan Pol PP, melakukan razia tambang tradisional.

Kini masyarakat meminta pertanggung jawaban pemerintah akibat aksi pembakaran tenda-tenda penambang dalam upaya razia yang dilakukannya. Dua penambang yang menjadi korban karena kekurangan oksigen saat berada didalam lubang tambang.

Dalam keterangan Pers kepada media ini, anggota DPR Komisi VII dari dapil Sumbar, Endre Saifoel  menjelaskan bahwa penutupan tambang emas ilegal di Dharmasraya merupakan kesepakatan antara pemda setempat dengan masyarakat. Dia menilai apa yang dilakukan aparat dalam razia merupakan tindakan hukum yang harus dapat dipertanggung jawabkan.

“Permasalahan ini merupakan permasalahan hukum, bukan masalah tambang lagi. Yang salah adalah cara bekerja tim yang dibentuk untuk melakukan pembersihan lokasi tambang,” ujarnya, Selasa (27/10).

Dia menambahkan bupati harus secepatnya melakukan investigasi ke lapangan untuk mengetahui dan mengambil kebijakan terkait peristiwa yang terjadi. Selain itu Bupati juga disarankan untuk secepat mungkin memberikan penjelasan kepada masayarakat.

“Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, agar dapat diselesaikan secara hukum karena telah menghilangkan nyawa seseorang,” ujar Haji Wen, sapaan akrabnya.

Dia juga mewanti-wanti masyarakat yang melakukan aksi pengrusakan rumah dinas Bupati untuk juga diproses secara hukum. Karena menurutnya hukum harus menjadi panglima dalam penyelesaian masalah serupa.

Buntut dari meninggalnya salah satu penambang liar tersebut, membuat masyarakat marah. Mereka bahkan membawa jenazah korban ke rumah Bupati Dhamasraya untuk meminta pertanggungjawaban.(K-1)

 

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.