Dihadapan Komisi IV DPR RI, Bupati KSB Bicara Masalah Petani

Sumbawa, KabarNTB – Bupati Sumbawa Barat, Dr.H.W Musyafirin, MM menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani Sumbawa Barat, dihadapan anggota Komisi IV DPR RI dalam kunjungan ke Bumi Pariri Lema Bariri.

Salah satu diantaranya, dikatakan Bupati bahwa petani KSB  masih mengandalkan tanaman padi dan sulit mencoba jenias tanaman baru seperti hortikultura, petani inipun menurutnya sangat bergantung dengan adanya subsidi baik itu pupuk maupun benih.

“ Sementara Subsidi Pupuk dalam Bansos sudah dicabut Pemerintah Pusat,” katanya saat ramah tamah dengan sejumlah anggota Komisi IV DPR RI dalam kunjungannya ke KSB, di Blue Sky Grand Royal Hotel Taliwang, Selasa malam (22/3/16).

Adanya subsidi saja dikatakan H.Firin, petani KSB belum mendapatkan hasil yang maksimal, petani bahkan harus menggadaikan lahannya untuk keperluan dalam proses tanam, sehingga mau tidak mau begitu panen hasilnya pun langsung dijual.

Karena itu KSB menurutnya, meski pusat telah menghapus subsidi pupuk Pemerintah Daerah tetap komitmen untuk membantu petani baik pupuk maupun benih gratis.

“ Selain itu solusi lain yang akan kami berikan bagi petani, yakni membantu modal kerja bagi petani yang memiliki lahan dibawah 1 hektar,”ungkapnya.

Sedangkan untuk jenis tanaman hortikultura, dihadapan anggota Komisi IV DPR RI dikatakannya, petani KSB secara social dan budaya hingga kini belum memanfaatkan hortikultura, produksi pertanian selain jenis tanaman padi menurutnya sulit dijual karena budaya saling memberi yang masih kental di tengah masyarakat.

“ Karena itu 6 bulan kedepan kami pasang target, tidak boleh lagi tanaman jenis sayur mayur didatangkan dari luar seperti saat ini yang di suplai dari pulau Lombok,” tandasnya dihadapan rombongan Komisi IV DPR RI ini, sembari berharap ada dorongan dan dukungan dari pemerintah pusat untuk pengembangan Hortikultura.

Dalam pertemuan ini, orang nomor satu di KSB selain berbicara masalah pertanian juga menyampaikan laporan terkait Danau Lebo, saat ini menurutnya Danau Lebo masih menjadi hak pusat dengan statusnya sebagai kawasan konservasi sejak 40 tahun lalu. Lahan Danau Lebo saat ini menurutnya, makin sempit dari luas awal sekitar 1200 Ha kini menjadi 800 Ha, dikhawatirkan akan makin menyempit dan mengering, sementara jumlah masyarakat yang mengais rejeki disekitarnya berjumlah 2000 KK.

Bupati berharap melalui anggota DPR RI Komisi IV yang secara khusus membidangi masalah pertanian, pangan, maritim dan kehutanan ini, agar memberi perhatian terhadap status kawasan Danau Lebo, dengan status yang ada saat ini Pemerintah KSB menurutnya, kesulitan dalam pengembangannya.

“ PT NNT misalnya yang tawarkan diri menata Lebo, KSB tidak bisa berbuat apa-apa karena haknya masih dipusat,”tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI tidak memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan Bupati KSB ini, karena dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR RI, Ir. Herman Khairon, M.Si, telah berbicara diawal acara.

Namun salah seorang anggota Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal dengan Titik Soeharto, berjanji akan menyampaikan secara khusus terkait masalah danau lebo ke Kementerian terkait.

“ Ya habis bagaimana lagi, haknya dipusat jadinya pemerintah daerah tidak berani mengotak atik, nanti kita akan sampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan, paling tidak danau itu bisa digunakan untuk pengairan, pertanian dan pariwisata, ” demikian katanya saat diwawancarai  KabarNTB.(K-1)

 

 

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.