Kades Diduga Selewengkan Dana Desa, Warga Lapor Jaksa

Sumbawa, KabarNTB – Warga Desa Bugis Medang, Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas, melaporkan dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2015 oleh oknum Kades setempat, SP.

Empat orang warga Bugis Medang, Paul Adnan, Hasbi, Suriyanto dan Dg Tawe, melaporkan ulah Kadesnya ke Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, Kamis (17/03/2016). Kades Bugis Medang, SP, oleh warga tersebut dinilai selama mengelola dana Desa tidak transparan, nepotisme dan tidak mau menerima masukan terkait pengelolaan dana Desa.

Laporan warga Bugis Medang tersebut secara langsung diserahkan tokoh masyarakat setempat, Paul Adnan kepada Plh Kajari Sumbawa, dalam hal ini Kasi Datun, Benny Parlaungan, SH MH.

Dalam laporannya, warga menyebut adanya dugaan/indikasi terjadinya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) atas pembentukan panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) yang diangkat oleh kepala Desa Bugis Medang secara sepihak.

Pembentukan  PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan ) Pembangunan Desa Bugis Medang yang di tetapakan oleh kepala Desa Bugis Medang adalah bukan merupakan hasil  musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD bersama masyarakat Pemerintah Desa, tapi ditetapkan secara sepihak oleh Kepala Desa Bugis Medang tanpa melalui musyawarah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

“Saudara Kepala Desa telah  melanggar Perbup no 17 tahun 2015, BAB I Pasal (1) ayat 9, BAB IV pasal (6) huruf (c). Patut kami  menduga saudara terlapor ada indikasi KKN yang dapat merugikan Negara dan masyarakat Desa Bugis Medang,” tegas Paul Adnan.

Selain itu, dalam hal  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serah terima, pelaporan dan pertanggung jawaban tidak adanya keterbukaan, transparansi kepada masyarakat dan   koordinasi melalui forum musyawarah Desa dan BPD.

Masyarakat kata Paul,  menilai bahwa TPK (tim Pengelola  kegiatan) telah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku yang memperkuat dugaan  ada indikasi KKN (Korupsi,kolusi dan Neputisme) yang melanggar Perbup no 4 tahun 2012 Paragraf ketiga pasal (25) ayat 2  Perbup 17 BAB VI pasal (14) ayat 5, pasal (16) ayat 1 huruf (a) ayat 2 huruf(a) ayat 3 huruf (a) pasal (20) ayat 1 dan ayat 4.

Dengan demikian, pihaknya menyimpulkan adanya penyimpangan kepentingan, kebijakan dan administratif yang dapat merugikan masyarakat  Desa Bugis Medang.

Menurut Paul Adnan, sejumlah dugaan  temuan BPD dan masyarakat diwakili oleh pelapor antara lain, pembangunan PAUD yang tidak pernah memasang papan pengumuman susunan panitia TPK (Tim pengelola  kegiatan )dan PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan), tidak adanya gambar pembangunan PAUD. Rencana anggaran Biaya (RAB) tidak dipasang pada papan pengumuman serta tidak adanya surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi atas bangunan atau tanaman tidak pernah ditandatangani pengelola PAUD.

Selain itu, pihaknya juga menemukan indikasi penyimpangan dalam hal pembangunan paving block jalan. Misalnya, tidak ada papan pengumuman susunan panitia TPK (Tim pengelola kegiatan ) dan   PPHP (Panitia pemeriksa hasil pekerjaan), batas waktu  kegiatan proyek, jumlah anggaran proyek paving block jalan, gambar  proyek  paving block jalan  dan rencana anggaran biaya(RAB).

Terhadap laporan masyarakat tersebut, Plh Kajari Sumbawa, Benny Parlaungan SH MH., mengkonfirmasi telah menerimanya. Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk tim untuk mengumpulkan data. “Kami akan segera membentuk tim untuk puldata di lapangan,” kata Benny.

Pihaknya juga menyampaikan ungkapan terimakasih terhadap pelapor, karena laporan yang diserahkan tersebut berisi data-data yang penting kebutuhan pengungkapan ke depan. Bahkan laporan tersebut adalah yang pertama mengenai dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD).

Tahun ini, Desa Bugis Medang menerima ADD dari APBN senilai Rp 1,2 Miliar. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar Rp 700 juta.(K-k)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.