Pemerintah & Bank Sepertinya Tak Sejalan Soal KUR Di KSB

Sumbawa, KabarNTB – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program Pemerintah Pusat tidak sejalan, antara Pemerintah dan pihak Bank penyalur khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat.

Betapa tidak KUR Micro misalnya yang diancang-ancang oleh Pemerintah dengan penyaluran kredit tanpa agunan dengan platform  antara Rp. 5 juta hingga Rp. 25 juta, tetap saja Bank penyalur memberlakukan agunan dengan berbagai alasan.

Tak pelak sejumlah masyarakat yang mengaku ingin mengakses KUR khususnya KUR Mikro tersebut sedikit kecewa, padahal mereka mendapat informasi melalui berbagai media jika KUR Mikro bisa diakses tanpa agunan.

“ Kita punya usaha yang jelas, namun tidak punya agunan seperti berat sekali mengakses KUR ini, padahal kami tahu info dimedia KUR kata Menteri khusus Mikro tanpa agunan, tapi nyatanya rumit sekali padahal dalam aturan juga KUR katanya aksesnya mudah dan cepat,”keluh Wawan salah seorang pedagang yang mengaku telah mengajukan KUR disalah satu Bank penyalur, namun merasa rumit prosedurnya dan dinilai berbelit.(Baca Juga : http://kabarntb.com/kuota-kur-ritel-bri-kcp-taliwang-ludes/)

Terkait masalah KUR ini, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Supran, MM menegaskan, jika KUR merupakan program Pemerintah maka pembinaan maupun pemantauan dan pengawasan harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota.

“ Melalui kewenangan SKPD yang punya tupoksi dengan Koperasi dan UMKM di daerah, terutama pembinaan harus dilakukan kepada UMKMnya, sehingga mudah mengakses KUR yang ada di BRI, BNI dan Bank Mandiri,” ujar H.Supran, yang mantan Penjabat Bupati Sumbawa ini, kepada KabarNTB.(baca juga : http://kabarntb.com/bank-mandiri-selektif-salurkan-dana-kur-di-ksb/)

Terkait agunan untuk KUR Mikro, Supran kembali menegaskan, jika UMKM dapat minjam sampai dengan Rp. 25 juta tanpa agunan, dan minimal usahanya sudah berjalan 6 bulan.

“ Mungkin saja UMKM yang mengajukan belum layak dan mau akan berusaha ini tentu menjadi ke hati-hatian pihak Bank, nah disinilah peran Diskoperindag untuk bersama dengan Bank mensosialisasikan program KUR itu,”katanya.

Sementara itu, pantauan media ini penyaluran KUR di KSB oleh tiga bank BUMN yang ada di KSB yakni Bank Mandiri, BRI dan BNI sepertinya tidak ada keterlibatan Pemerintah setempat terutama Dinas terkait, Bank terkesan jalan sendiri.

Padahal seperti kata Kadiskop UMKM tadi, jika Pemda memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan dan pengawasan, sehingga proses penyaluran KUR ini dapat merata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama bagi mereka yang memiliki usaha riil ingin mengembangkan usaha namun kesulitan dengan agunan.(K-1)

Baca Juga : http://kabarntb.com/penyaluran-kur-di-ksb-tetap-dengan-agunan/

 

 

 

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.