KPK Dukung Tata Kelolah TKI NTB

KabarNTB, Mataram – KPK mendukung upaya Pemprov NTB dalam memperbaiki layanan tata kelola TKI melalui pembentukan Program Sentra Layanan Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Terintegrasi.

” Kami sangat mendukukung Program Perbaikan pengelolaan Pelayanan TKI di NTB,” ujar Ketua Tim Korsugah (Koordinasi Superfisi dan Pencegahan) KPK Asep Suanda

Ia juga mengayakan KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, BNP2TKI, Bank Indonesia, OJK, Kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan dan sembilan pemerintah kabupaten yang menjadi penyumbang terbesar pengiriman TKI di wilayah NTB, yakni Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah,Sumbawa,Bima,Lobar,Mataram,KLU,serta Dompu.

KPK akan terus mendorong wilayah NTB sebagai pilot project program ini karena melihat besarnya jumlah pengiriman TKI dari wilayah ini, lebih dari 63 ribu orang pada 2015 dan lebih dari 105 ribu orang pada 2014. Selain NTB, masih ada empat wilayah percontohan lainnya pada program ini, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur,Jawa Barat Nusa Tenggara Timur

Menurut Asep , kegiatan ini diselenggaran untuk mengatasi banyaknya praktik penguapan, pemerasan dan gratifikasi pada layanan TKI. Kondisi ini, kata dia, sangat kontras dengan besarnya kontribusi para TKI yang kerap disebut sebagai “Pahlawan Devisa” terhadap perekonomian negara dalam dalam bentuk remitasi yang mencapai Rp 130 triliun (data 2015).

“Karena itu, pemerintah harus melindungi para TKI dengan membangun sinergi bersama para pemangku kepentingan lainnya. Dari sana, akan dilanjutkan dengan pelaksanaan rencana aksi yang sudah disepakati sebelumnya,” katanya.

Asep juga menyatakan subtansi yang ingin dicapai dari program ini adalah penyedia layanan dokumen calon TKI dalam satu lokasi, layanan informasi dan edukasi TKI, perlindungan secara daring, fasilitas pemberdayaan dan penyaluran kerja TKI purna dan fasilitas pemberdayaan untuk kemandirian keluarga TKI.

“Selanjutnya KPK akan terus mendorong Pemprov NTB dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan rekomendasi dan memantau keberlangsungan rencana aksi program ini,” kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan KPK berharap masyarakat dapat melakukan pengawasan percepatan perbaikan tata kelola layanan TKI dalam rangka mewujudkan layanan yang aman, cepat, murah dan jelas untuk memperbaiki nasib para TKI.   (K-Y)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.