KabarNTB, Sumbawa Barat – Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Dapil V (Sumbawa – Sumbawa Barat), H Busrah Hasan mengakui adanya kesenjangan dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung program pembangunan di Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
“Kesenjangan itu nyata terlihat. Bahkan tidak hanya di NTB, isu kesenjangan ini juga jadi sorotan diluar NTB. Ini kan pernah dipertanyakan dalam wawancara Gubernur NTB di salah satu stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu,” ujar H Busrah Hasan, kepada KabarNTB, di Masjid Agung Darussalam, Kompleks KTC, Taliwang, Sumbawa Barat, Kamis 23 Maret 2017.
Dari total senilai Rp 5 triliun lebih APBD NTB tahun 2017 ini, diakuinya alokasi anggaran untuk kabupaten/kota di Pulau Sumbawa sangat minim. Sumbawa Barat, bahkan hanya mendapat alokasi sekitar Rp 7 miliyar. Kondisi ini, kata dia wajar menimbulkan anggapan adanya perbedaan perlakuan.
Ia mencontohkan rencana pembangunan jalur tembus dari Pelabuhan Lembar menuju Lombok Tengah dan sejumlah proyek pembangunan insfrastruktur dan dukungan anggaran untuk program lainnya sektor lainnya yang dialokasikan di Pulau Lombok sangat besar.
Padahal, Pulau Sumbawa, menyumbang pemasukan daerah yang sangat besar untuk NTB. Misalnya dari keberadaan Tambang Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, atau keberadaan pelabuhan penyeberangan Poto Tano yang setiap hari dilalui ribuan orang dan kendaraan yang semua hasil pajaknya disetor ke provinsi.
“Sampai jalur-jalur tikus saja diperlebar, sementara di sini (pulau Sumbawa) jalan provinsi banyak yang rusak. Begitu juga sejumlah infrastruktur yang menjadi tanggungjawab provinsi banyak yang tidak ditangani,” sebutnya.
Menyikapi kondisi itu, para anggota DPRD NTB dari dapil V, kata H. Busrah, telah membentuk wadah di legislatif untuk memperjuangkan agar kesenjangan itu tidak lagi terjadi. Menurutnya, sejumlah anggota DPRD NTB dari Dapil V menduduki posisi sangat strategis, misalnya Johan Rosihan yang menjadi Ketua Komisi III, Nurdin Ranggabarani yang menduduki posisi wakil ketua Komisi IV yang membidangi masalah infrastruktur. Tetapi perjuangan di legislatif, kata H Busrah, tidak akan menuai hasil maksimal jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
“Kami tentu berharap agar pak bupati bisa connect dengan kita di DPRD. Ini butuh perhatian serius semua pihak dan harus menjadi gerakan bersama,” imbuhnya.
Untuk tahap awal, sambung H Busrah, para anggota DPRD NTB dari dapil V akan memperjuangkan agar sejumlah infrastruktur rusak pasca banjir yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa yang menjadi tanggungjawab Pemprov NTB di Kabupaten/Kota yang saat ini kondisinya tidak terurus untuk segera ditangani. Jika tidak bisa dilaksanakan di APBD Perubahan 2017, paling tidak harus dilakanakan di tahun 2018.
“Misalnya pengerukan sedimen bendungan Kalimantong di Sumbawa Barat. Dari dulu disuarakan tidak pernah diperhatikan, demikian pula sejumlah jalan provinsi yang hancur,” pungkasnya.(EZ)
Komentar