Bendungan Beringin Sila Sumbawa dan Meninting Lobar Jadi Prioritas

KabarNTB, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprioritaskan progam pembangunan infrastruktur sumber daya air di tahun 2018. Salah satunya adalah prioritas pembangunan dua bendungan baru dan melanjutkan pembangunan dua bendungan yang saat ini sedang berjalan.

Dua bendungan penting yang akan dibangun itu adalah Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dan Bendungan Meninting di Narmada, Lombok Barat (Lobar). Selain itu juga akan dilanjutkan pembangunan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Dam Rababaka Kompleks di Dompu.

Wakil Ketua DPRRI, Fahri Hamzah bersama Bupati Sumbawa, Husni Djibril dan Kepala BWS Nusa Tenggara I saat meninjau bendungan Beringin Sila beberapa waktu lalu (foto:PSNews.net)

KabarNTB, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memprioritaskan progam pembangunan infrastruktur sumber daya air di tahun 2018. Salah satunya adalah prioritas pembangunan dua bendungan baru dan melanjutkan pembangunan dua bendungan yang saat ini sedang berjalan.
Dua bendungan penting yang akan dibangun itu adalah Bendungan Beringin Sila di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dan Bendungan Meninting di Narmada, Lombok Barat. Selain itu juga akan dilanjutkan pembangunan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Dam Rababaka Kompleks di Dompu.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Beppeda) Provinsi NTB, Ir Ridwansyah, mengatakan dengan fokus pembangunan infrastruktur, investasi dan UMKM diharapkan berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 6,2 persen dan angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi sebesar 15 persen dari 16,02 persen saat ini.
“Untuk mencapai itu kita akan fokus bagaimana memantapkan infrastruktur, baik bendungan, jalan, jembatan, energi dan juga akses terhadap kesehatan serta pendidikan,” kata Ridwan, di kegiatan Musrenbang Provinsi NTB tahun 2018 di Hotel Lombok Raya, 6 April 2017.
Khusus mengenai pariwisata, Ia menyebut, pilihan untuk menjadikan NTB sebagai destinasi pariwisata halal (Halal Tourism) sudah sangat tepat. Namun satu hal yang sangat ditekankan dalam konteks ini adalah soal kebersihan destinasi pariwisata di NTB.
“Dalam pengalokasian anggaran, sesuai harapan Kepala Bappenas maupun Gubernur NTB, hanya program-program penting dan jelas konstribusinya untuk menurunkan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan melalui investasi yang dianggarkan,” katanya.
Program yang dianggarkan, sambungnya, harus sejalan (in line) dengan prioritas nasional, prioritas daerah, lalu berapa konstribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan. Karena tahun 2018 adalah tahun terakhir RPJMD dan disitulah pertanggung jawaban politik Gubernur. Ini sekaligus menjadi upaya pemenuhan indikator keberhasilan RPJMD.
“Didalam RPJMD indikator kemiskinan 12, 25 persen, 15 persen itu adalah target pusat untuk NTB. Oleh karena itu kita juga realistis, kita berharap minimal target pusat itu tercapai di tahun 2018,” urai Kepala Bappeda NTB.(Yus)

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Beppeda) Provinsi NTB, Ir Ridwansyah, mengatakan dengan fokus pembangunan infrastruktur, investasi dan UMKM diharapkan berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 6,2 persen dan angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi sebesar 15 persen dari 16,02 persen saat ini.

“Untuk mencapai itu kita akan fokus bagaimana memantapkan infrastruktur, baik bendungan, jalan, jembatan, energi dan juga akses terhadap kesehatan serta pendidikan,” kata Ridwan, di kegiatan Musrenbang Provinsi NTB tahun 2018 di Hotel Lombok Raya, 6 April 2017.

Khusus mengenai pariwisata, Ia menyebut, pilihan untuk menjadikan NTB sebagai destinasi pariwisata halal (Halal Tourism) sudah sangat tepat. Namun satu hal yang sangat ditekankan dalam konteks ini adalah soal kebersihan destinasi pariwisata di NTB.

“Dalam pengalokasian anggaran, sesuai harapan Kepala Bappenas maupun Gubernur NTB, hanya program-program penting dan jelas konstribusinya untuk menurunkan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan melalui investasi yang dianggarkan,” katanya.

Program yang dianggarkan, sambungnya, harus sejalan (in line) dengan prioritas nasional, prioritas daerah, lalu berapa konstribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan. Karena tahun 2018 adalah tahun terakhir RPJMD dan disitulah pertanggung jawaban politik Gubernur. Ini sekaligus menjadi upaya pemenuhan indikator keberhasilan RPJMD.

“Didalam RPJMD indikator kemiskinan 12, 25 persen, 15 persen itu adalah target pusat untuk NTB. Oleh karena itu kita juga realistis, kita berharap minimal target pusat itu tercapai di tahun 2018,” urai Kepala Bappeda NTB.(Yus)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.