NTB Gelontorkan Program Bedah 1.073 Unit Rumah Tidak Layak Huni

KabarNTB, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2017 ini kembali menggelontorkan program bedah rumah. Kali ini Pemprov NTB menyiapkan paket program sebanyak 1.073 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang akan disebar ke 10 kabupaten/kota.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha, MT mengatakan, program bedah rumah tahun ini akan dibagi ke dalam 5 paket proyek. Paket I untuk kota Mataram, Lombok Utara dan Lombok Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6,7 Milyar,

Paket II untuk Lombok Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp 5,2 Milyar, Paket III untuk Lombok Timur dengan pagu dana sebesar Rp 5 Milyar, Paket IV untuk Sumbawa dan Sumbawa Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,7 Milyar dan terakhir Paket V untuk Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu dengan pagu anggaran sebesar Rp 6 Milyar.

Ilustrasi rumah tidak layak huni

Ia menjelaskan, pagu anggaran yang disiapkan per unit rumah dalam program ini sebesar Rp 25 juta. Kegiatannya sendiri akan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah melalui proses lelang (tender).

“Pagu itu bisa berubah nanti sesuai penawaran pelaksana. Dan masyarakat penerima bantuan yang telah ditetapkan nanti tinggal menunggu hasil rehab yang sepenuhnya dilakukan oleh rekanan,” kata Sugiharta.

Sementara ini dari kelima paket proyek bedah rumah tersebut, dua di antaranya telah ditunjuk pihak pelaksananya, yakni Paket II dan III. Sedang tiga sisanya masih dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Pemprov NTB. “Untuk Paket II dan III sudah kita lakukan pengikatan kontrak kepada pihak pelaksana yang dinyatakan menang lelang,” sebutnya.

Untuk penentuan penerima bantuan, Sugiharta menjelaskan, pihaknya akan memanfaatkan data yang ada. Selain itu juga akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan bantuan tepat sasaran sesuai dengan kriteria program tersebut.

“Intinya program ini untuk masyarakat miskin dengan penghasilan maksimal Rp 600 ribu per bulan. Dan kondisi rumah mereka juga ada ketentuannya di mana tiga bagian utama yang kita priroritaskan direhab yaitu atap, dinding dan lantai (Aladin),” urainya.

Pihaknya menjamin program ini akan berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Sebab perhitungan pembiayaan dengan pelaksanaan oleh pihak ketiga telah melalui analisa perhitungan yang matang.

“Kita melakukan survei harga bahan terkini sehingga muncul pagu anggaran senilai Rp 25 juta itu. Jadi hasilnya kami optimis juga sesuai harapan di mana rumah penerima bantuan akhirnya memenuhi kriteria layak huni,” tukasnya.(Yus)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.