Pemprov NTB Hibahkan 18,6 Miliyar Lebih untuk Pilgub 2018

KabarNTB, Mataram – Pemerintah Provinsi NTB, menghibahkan anggaran sebesar Rp. 18.628.616.500 untuk KPU dan Rp. 3.209.632.500 untuk Bawaslu untuk pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Guernur NTB tahun 2018 mendatang.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi NTB yang diwakili Wakil Gubernur HM Amin dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB, di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, Jum’at 21 Juli 2017.

Selain hibah dari Pemprov NTB, pada saat yang sama juga ditandatangani Kesepakatan hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Rp. 11.431.500.000 untuk KPU dan Rp. 2.903.724.000 untuk Bawaslu.  Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Rp. 20.180.100.000 untuk KPU dan Rp. 4.528.064.000 untuk Bawaslu. Sedangkan Pemerintah Kota Bima sebesar  Rp. 3.872.950.000 untuk KPU dan Rp. 1.744.054.000 untuk Bawaslu.

“Mudah-mudahan dengan nawaitu dan komitmen yang kuat melalui kesepakatan sharing anggaran hari ini agar tidak terjadi kekurangan dana pada saat Pilkada serentak pada bulan Juni 2018 nanti,” harap Wagub.

Wakil Gubernur dan Ketua KPU NTB saat penandatanganan naskah hibah untuk Pilgub 2018

Pemilukada kata Wagub, menyangkut aspek fundamental dalam pembangun daerah, karenanya wajar bila pelaksanaannya membutuhkan dukungan anggaran dan sumberdaya yang cukup besar. Ia menilai berbagi atau sharing pembebanan anggaran tersebut, merupakan salah satu cara terbaik untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya, di tengah keterbatasan fiskal  yang dimiliki Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu,  kesepakatan sharing anggaran tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa Provinsi NTB telah siap dalam pembiayaan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018.

Di samping sharing pendanaan,  Wagub juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota yang punya kewajiban untuk menganggarkan kebutuhan pendanaan untuk  kelancaran penyelenggaraan Pilkada berdasarkan tahapan dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pada bagian lain, Wakil Gubernur HM Amin, menegaskan, Pilkada serentak tahun 2018, bukan sekedar ajang pesta demokrasi,  tetapi momentum politik untuk menentukan nasib dan arah pembangunan daerah selanjutnya. Selain itu, juga merupakan momentum memilih pemimpin yang betul-betul memiliki naluri yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat.

Karena itu, masyarakat yang menjadi palaku utama pemilihan kepala daerah tersebut perlu diberikan pemahaman dan pendidikan yang baik tentang demokrasi yang baik dan sehat. Dengan demikian masyarakat merasa menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan daerah ini.

“Jika warga negara acuh pada Pilkada, maka akan mendapatkan dirinya dipimpin oleh orang yang tidak memperjuangkan aspirasinya. Dan juga mustahil memperjuangkan pembangunan untuk kemaslahatan masyarakat,” ungkap Wagub.

Kegiatan itu dihadiri Ketua KPU NTB Lalu Aksar Anshori, Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi, Sekda NTB H Rosyadi Sayuti, Bupati Lombok Barat H.Fauzan Khalid, Wakil Walikota Bima HA. Rahman H Abidin.(Yus)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.