Wagub Bantah Pemprov NTB Diskriminatif Terhadap Pulau Sumbawa

KabarNTB, Mataram – Wakil Gubernur NTB, HM Amin membantah terjadinya kesenjangan dalam pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan adanya sikap diskriminatif oleh Pemprov NTB seperti yang marak disuarakan para politisi dalam beberapa waktu terakhir.

Kepada KabarNTB usai menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin 31 Juli 2017, HM Amin menyatakan, bahwa apa yang dilontarkan oleh para politisi dari Pulau Sumbawa tidaklah benar. Sebab, selama ini pemprov telah berupaya maksimal melakukan pemerataan pembangunan serta keseimbangan anggaran diseluruh Kabupaten/Kota.

“Tidak, itu tidak benar. Semua ada angka-angkanya. Karena berkaitan dengan angka saya tidak dapat menjelaskan secara detail. Yang pasti, semua sudah sesuai porsi masing-masing,” ucap Wagub..

Mengenai kritik yang muncul, Wagub menilai sebagai hal yang wajar sebagai bagian dari tugas para politisi yang mewakili rakyat di Parlemen.

“Saya berterimakasih atas kritikan-kritikan yang bersifat membangun tersebut. Itu menandakan bahwa para putra NTB peduli dengan daerah ini terutama dalam keseimbangan (pembangunan),” ungkapnya, sembari tersenyum.

Namun perlu diketahui, katanya, istilah diskriminasi, kurang perhatian ataupun pilih kasih tidak ada didalam kamus pemerintah provinsi NTB, terlebih menganaktirikan Pulau Sumbawa.

“Jadi perlu sekiranya saya tegaskan lagi, hal semacam itu tidak ada. Karena kami (pemprov) terus berupaya melakukan pemerataan dan keseimbangan,” tegasnya.

Untuk melakukan peningkatan ditiap Kabupaten/Kota lanjut Amin, pemerintah daerah yakni kepala daerah harus mampu melakukan trobosan atau gebrakan didaerahnya masing-masing. Baik dalam hal investasi, begitu juga dengan kondusifitas daerah yang harus tetap terjaga.

“Kondusifitas didaerah itu penting, intinya Sumbawa masih perlu meningkatkan investasinya dulu. Nah, sebagai motor penggeraknya itu adalah bupati dan wali kota. Seperti di Mataram investasi ini banyak dibidang swasta,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah provinsi dalam hal ini bukan berarti lepas tangan, tapi tetap akan fokus mendukung. Sebab pemprov adalah fasilitator dan motivator. Namun yang memiliki terobosan adalah Bupati dan Walikota.

“Kalau bicara soal anggaran pemerintah provinsi itu kecil. Maka kepala daerah harus pandai mencari investasi, gandeng pihak swasta. Masa harus pemerintah provinsi yang mencarikan,” kata Amin.(Bi)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.