2018 Dianggarkan 20 Miliyar, BWS Usulkan Proyek Lebo’ Taliwang Masuk Program Strategis Nasional

KabarNTB, Sumbawa Barat – Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT1) mengusulkan proyek pembangunan sabuk (tanggul) pengaman danau Lebo’ Taliwang, Sumbawa Barat masuk sebagai program strategis nasional untuk diselesaikan paling lambat tahun 2019.

Kepala BWS NT1, Asdin Julaidy, mengatakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh melampaui masa jabatan presiden / wakil presiden pada 2019. Proyek pembangunan sabuk pengaman Danau Lebo’ Taliwang sendiri, merupakan proyek tahun jamak (multi years) sepanjang 18 km dengan rencana anggaran mencapai Rp 500 miliyar lebih dan untuk tahap pertama (tahun 2017) dianggarkan sebesar Rp 5 miliyar (sedang dikerjakan).

“Proyek Lebo’ ini masuk dalam prioritas dua (dua) nasional. Itu sebabnya kita telah usulkan ke Kementerian (PUPR) untuk dimasukkan dalam program strategis nasional agar bisa dituntaskan paling telat 2019 sebelum masa jabatan presiden berakhir,” ungkap Asdin Juliadi, kepada KabarNTB di Taliwang, Senin 4 September 2017.

Selain itu, BWS, kata Asdin, juga telah mengusulkan anggaran lanjutan pembangunan proyek sabuk pengaman Lebo’ senilai Rp 20 miliyar lebih di APBN.

Danau Lebo’, Taliwang, Sumbawa Barat

“Usulan untuk tahun 2018 itu sudah disetujui. Tapi karena itulah kita mengupayakan agar proyek ini masuk program strategis nasional agar bisa selesai secepatnya,” imbuhnya.

Untuk merealisasikan usulan itu (masuk program strategis nasional), menurut Asdin, dibutuhkan dukungan masyarakat, termasuk media massa untuk menciptakan kondusifitas dan menyuarakan pentingnya program ini bagi masyarakat. Ia mengingatkan, proyek infrastruktur yang dibiayai APBN tidak mungkin bisa turun ke daerah jika persoalan kondusifitas atau persoalan lahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah tidak tuntas.

“Kalau dari segi pemerintah daerah, saya akui sudah sangat maksimal, melalui loby – loby ke pusat dan penciptaan kondisi, termasuk dalam hal penyiapan lahan. Bupati dan Wakil Bupati KSB sejauh ini sangat proaktif menyelesaikan masalah yang timbul dan menyiapkan lahan yang dibutuhkan, baik untuk proyeki Lebo’ maupun proyek bendungan Bintang Bano,” ungkapnya.

Asdin juga menghimbau masyarakat untuk tidak apriori terhadap pemerintah daerah, terkait proyek-proyek besar bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah dari APBN yang dilaksanakan di daerah. Menurutnya, pembiayaan dari APBN bukan berarti pemerintah daerah berpangku tangan, karena daerah juga tetap memiliki tanggungjawab dalam masalah pengadaan lahan, sosial dan kondusifitas yang juga membutuhkan biaya besar yang mau tidak mau bersumber dari APBD.

“Pemda KSB juga selalu bisa menyelesaikan masalah yang muncul. Misalnya, kemaren kami sempat meragukan ketersediaan lahan untuk jaringan irigasi Bintang Bano senilai 28 Miliyar (tahap I). Begitu saya datang kesini, saya ditanya, berapa kebutuhannya dan Pak Bupati langsung menyanggupi dan beres. Sikap proaktif seperti ini yang membuat banyak proyek-proyek APBN melalui BWS yang dilaksanakan di KSB,” demikian Asdin Juliadi.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.