Sumbawa Punya Nilai Tawar Tinggi Terhadap PTAMNT !

KabarNTB, Sumbawa – Dimulainya kembali kegiatan eksplorasi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) di kawasan Dodo Rinti Sumbawa, mendapat reaksi keras dari anggota Komisi II DPRD setempat, Salamuddin Maula.

Jalo, politisi PKS itu biasa disapa, memperingatkan pemerintah daerah Sumbawa agar tidak hanya  memikirkan kepentingan sesaat. Artinya, jangan sampai kekayaan alam daerah ini dikuras habis oleh pemilik modal sementara rakyat tidak mendapat apa-apa.

“Pemda Sumbawa harus belajar dari pengalaman KSB ketika tambang batu hijau masih dikelola oleh PTNNT. Apa yang mereka dapatkan, emas yang dikeruk tidak berpengaruh besar terhadap masyarakat KSB, justru yang diuntungkan masyarakat Pulau Lombok karena tenaga kerja atau karyawan dominan pulang ke Lombok bukan ke Taliwang,” ujarnya.

Lokasi eksplorasi PTAMNT

Selaku tuan rumah, Sumbawa, menurut dia, punya nilai tawar tinggi terhadap PTAMNT, karena itu, sebagai pemilik SDA, daerah ini mesti berada pada posisi ‘istimewa’.

“Jangan sampai tergiur dengan segala janji-janji perusahaan. Dulu ketika masih beroperasi PTNNT, dijanjikan akan membangun kota satelit, akan membangun ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita dapatkan ?,” tukasnya.

Menurut Jalo, segala rencana aktifitas AMNT di kawasan Dodo Rinti harus jelas, sebab diyakini potensi kandungan emas diwilayah itu jauh lebih besar dari kawasan Batu Hijau di KSB.

Selain itu, harus ada kejelasan komitmen perusahaan terhadap tenaga kerja lokal, entah dibekali dengan skill atau apa saja.

“Yang paling penting harus ada keterbukaan dengan pihak legislatif termasuk masalah akses jalan ke wilayah setempat, sebab pihak perusahaan yang mengerjakannya,”.

“Jangan pragmatis, hanya mengekspose dengan pihak eksekutif aja, perlu dijelaskan kepada legislatif segala apa yang akan dikerjakan nantinya, karena kedepan akan berdampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat,” imbuhnya.

Serta tentang batasan penggunaan luas lahan untuk kawasan konsesi pertambangan, sesuai undang undang Nomor 4/1999 tentang minerba, hanya membolehkan maksimal 25.000 hektar ijin IUP untuk satu kawasan konsesi, sementara luas konsesi untuk PT. AMNT lebih dari 25.000 hektar.

Karenanya, mesti ada IUP baru atau kelebihan lahan konsesi harus dilepas.

“Ini harus dibicarakan dengan pihak legislatif dan eksekutif, jangan dengan pemerintah pusat saja,” tandas Jalo.(JM)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.