Kyai Zul Dukung Putusan MK Soal Calon Anggota DPD Harus Mundur dari Parpol

KabarNTB, Sumbawa Barat – Bakal Calon anggota DPD RI, KH Zulkifli Muhadli (Kyai Zul), menyambut baik dan setuju terhadap putusan mahkamah konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa para calon senator harus mundur dari jabatan di kepengurusan Partai Politik (Parpol).

“Saya sepakat, karena memang seharusnya seperti itu (calon anggota DPD bukan pengurus partai politik),” ujar Kyai Zul, saat berbincang dengan kabarntb.com, Sabtu malam 28 Juli 2018.

Kyai Zul menyatakan dengan tidak terlibat sebagai pengurus partai politik, seorang senator bisa lebih fokus bekerja, memperjuangkan amanat masyarakat di daerah yang diwakilinya dan akan terhindar dari kemungkinan tersandera dalam kepentingan partai politik tempatnya bernaung.

KH Zulkifli Muhadli, salah satu calon anggota DPD RI dari NTB

“DPD memiliki tugas-tugas penting yang sangat strategis dan bahkan kewenangannya sekarang diperluas,” imbuhnya.

Kyai Zul yang juga mantan Bupati Sumbawa Barat dua periode itu, sebelumnya tercatat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) DPW Partai Bulan Bintang (PBB) NTB pasca mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua DPW. Ia mengaku saat ini telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya di DPW PBB NTB.

“Saya sudah mundur. Begitu putusan MK diketuk, saya langsung mengajukan surat pengunduran diri dari kepengurusan DPW PBB NTB. Jadi sekarang sudah tidak ada masalah lagi terkait pencalonan saya,” ungkapnya.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan calon senator harus mundur dari kepengurusan partai politik dari tingkat pusat, daerah hingga ranting. Putusan itu diketok MK pada Senin 23 Juli 2018 lalu dan 9 hakim MK menyetujui dengan suara bulat.

Gugatan judicial review ke MK diajukan Hafidz terhadap pasal 182 huruf I undang-undang Pemilu. Pasal tersebut berbunyi : “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan setelah memenuhi syarat bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advocat, … serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan perundang-undangan”.

Meski demikian,  putusan MK dimaksud tidak berlaku surut. Lembaga tersebut memyatakan senator yang saat ini masih menjabat anggota Parpol tidak terdampak putusan tersebut. Artinya putusan itu mulai berlaku sejak pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.