Tanggapi Demo Beasiswa dan Penanganan Gempa, Bupati : Kritis Sangat Boleh, Tapi..

KabarNTB, Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, menegaskan bahwa sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan sangat boleh. Namun kritik semestinya dilakukan terhadap hal yang tidak benar, bukan terhadap hal yang sudah baik.

“Kritis sangat boleh. Mengkritik kami, mau ada solusi atau tidak, datang saja. Kalau lima tambah lima kami bilang sembilan, Ok kritik, salah ini pak bupati. Tapi ini yang dipersoalkan yang baik-baik,” ujar Bupati dalam acara refleksi tiga tahun kepemimpinan Bupati – Wakil Bupati Sumbawa Barat, di lapangan Graha Fitrah, Kompleks Kemutar Telu Centre (KTC), Ahad malam 17 Februari 2019.

Dihadapan para tokoh, Forkopimda dan ribuan masyarakat yang hadir, Bupati menegaskan, tugas pemerintah salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu ia mengharapkan LSM, Pemuda dan Mahasiswa untuk tetap kritis dengan cara-cara yang santun.

Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, HW Musyarifin – Fud Syaifuddin di acara refleksi tiga tahun memimpin KSB

“Kalau satu tambah satu sama dengan dua, kenapa harus demo-demo?. Jawabannya tahu, kenapa harus dua. Ditambahkan, dijumlahkan, dikurangi kan sama dengan nol, dikali sama dengan satu juga. Satu tambah satu ya dua. Jadi sesuatu yang sudah ada jawabannya, kenapa kita harus mencari-cari cara. Saya mohon kepada kita semua untuk saling mengingatkan, karena terlalu banyak tugas kita,” katanya.

Bupati menanggapi aksi demo mahasiswa tentang beasiswa. Menurutnya mungkin ada yang protes kenapa beasiswa bagi mahasiswa KSB yang kuliah Institut Pertanian Bogor (IPB) lebih tinggi.

Ia menjelaskan, terkait program kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu, dirinya melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemimpin KSB terdahulu. Pemda menjajaki kerjasama dengan 10 perguruan tinggi terbaik sebagai tempat putra – putri KSB kuliah.

“Muncullah nama IPB. Siapa yang bisa sekolah disana? Diseleksi anak-anak KSB, 30 sampai 40 orang (yang lulus program 14 orang). Dan IPB baru mau, asal full dia ditanggulangi oleh daerah,” jelasnya.

Terkait beasiswa bagi mahasiswa KSB yang kuliah di perguruan tinggi selain IPB, Bupati menyatakan jumlahnya tidak tentu. Syaratnya, mahasiswa yang mengajukan harus memiiliki IPK 3,0. Jumlahnya (alokasi anggaran) tetap, tapi dibagi rata kepada yang memiliki IPK minimal 3,0.

Tahun ini syarat IPK naik menjadi 3,5, sementara jumlah anggarannya tetap. Bupati menegaskan, bahwa alokasi anggaran untuk beasiswa ini bersifat tidak wajib, karena kewenangan bidang pendidikan tinggi bukan di kabupaten/kota. Program itu bisa ada, karena anggaran mandatori pendidikan 20 persen (dari nilai APBD) sudah melampaui di APBD KSB.

“Sehingga dana – dana beasiswa seperti itu kita fikirkan sebagai dana pemuda berprestasi. Mestinya untuk bonus-bonus ini maksudnya (atlet berprestasi dan lain-lain). Tapi kita karena ada kelebihan kita angkat untuk mahasiswa. Dan itu sudah disampaikan oleh wakil bupati, kepala dinas dan yang lain,” bebernya.

Bupati juga menyinggung soal aksi demo terkait penanganan pasca gempa. Padahal menurutnya, penangangan pasca bencana gempa terbaik di indonesia ini, hanya di KSB dan itu diakui secara nasional.

“Kenapa lagi kita harus diajak macam-macam. Kasian agen-agen, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas yang sudah bekerja ikhlas jujur sungguh-sungguh kok masih berusaha dipatahkan semangatnya. Jadi kalau ada yang mengkritisi, saya setuju dengan Pak Kapolres, ayo kita gotong royong. Saya yakin yang mengkritik-mengkritik ini mungkin orang yang tidak pernah ikut gotong royong di lingkungannya,” sindirnya.

Bupati menyatakan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dengan cara datang baik-baik atau bersurat ke pemerintah untuk audiensi.

“Tidak ada satupun hak-hak dasar masyarakat yang ingin dibabat. Kalau memang hak ingin tahu kami akan memberitahukan. Tapi ini dua-duanya. Mau dia caci maki kita lewat demo, baru mau datang audiensi. Itu ndak benar. Padahal kita juga sudah buka (Forum Yasinan) setiap malam jum’at, kalau mau caci maki bupati wakil bupati, malam jum’at bisa, itu forumnya. Kalau mau audiensi masukan surat kita layani,” urainya.

Terakhir bupati menyinggung pengaduan masyarakat tentang biaya operasional dan administrasi dengan nilai Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta, menurutnya, para Kades kades, agen, babinsa, babinkamtibmas yang tergabung dalam Pokmas sudah meyakinkan bahwa itu biaya untuk operasional, biaya administrasi (beli materai, beli kertas dan lain-lain). Bupati menyatakan dalam regulasi terkait penanganan pasca gempa (petunjuk pelaksanaan -juklak) ada.

Tetapi ada yang melapor ke Ombudsman. Bahwa itu instruksi bupati bahwa setiap korban gempa harus menyerahkan uang 250 ribu – satu juta.

“Kan ada Polisi Babinsa di Pokmas, kan ditangkap terus (kalau ada instruksi seperti itu). Jadi sesuatu tuduhan yang.. gimana yah. Saya cuma berharap kepada kades, babinsa, babinkamtibmas dan agen PDPGR untuk tidak putus asa. Saya bukan kuatir isu itu, tapi kuatir bapak ibu patah semangat sebagai ujung tombak kami di lapangan. Tidak usah dihiraukan. Kerja terus dan pertanggungjawabkan semua keuangan,”.

“Ombudsman bilang ada kwitansi. Ya kalau ada kwitansi berarti tidak liar (pungli) saya bilang. Yang tidak ada kwitansi itu yang masalah. Jadi agen, kepala desa betul – betul ingin supaya ini bisa dipertanggungjawabkan, makanya dibuat resmi. Notulensi rapat ada. mari kita sama-sama saling mencerdaskan dan saling mengingatkan supaya spirit-spirit seperti ini, tidak menghambat, tidak mematahkan semangat, terutama pelaku-pelaku pembangunan yang jadi ujung tombang di lapangan,” tegasnya.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.