Ada yang Disidik karena Korupsi, Kapolres KSB : “Kades Tidak Usah Takut Gunakan Dana Desa”

KabarNTB, Sumbawa Barat – Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa, mengingatkan agar para Kades menggunakan dana desa sesuai aturan. Polres dan Inspektorat, katanya, siap melakukan pendampingan sehingga Kades tidak takut menggunakan dana dana desa dan pelaksanaan program serta pertanggungjawaban dana desa berjalan baik sesuai aturan.

“Jangan sampai karena ada temannya yang disidik karena korupsi, jadi takut menggunakan dana desa. Saya juga sedih kalau proses penyidikan saya menyebabkan orang takut membangun desa,” ujar Kapolres, dalam ekspose pelimpahan tersangka kasus dugaan korupsi dana desa Kemuning, Kecamatan Sekongkang, Jum’at 16 Agustus 2019.

“Lebih baik yang sudah kita sidik dijadikan pengalaman oleh rekan-rekan Kades untuk memperbaiki penggunaan keuangan desa dengan tertib administrasi dan tertib pembangunannya,” imbuhnya.

Kapolres menyangkal banyaknya kasus dugaan korupsi dana desa disebabkan kurangnya pembinaan dan pendampingan kepada para kepala desa. Menurutnya, Polres Sumbawa Barat membuka pintu yang lebar kepada Kepala Desa untuk pendampingan serta sosialisasi tentang dana desa.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Mustofa

“Kami dengan Inspektorat dan DPMDes juga sering mengumpulkan kepala desa. Ya karena niat kepala desa aja yang ingin memperkaya diri sendiri dan ambil keuntungan pribadi,”.

“Silahkan kalau menggunakan dana desa bisa koordinasi dengan Inspektorat dan DPMDes, itu sudah sering kita sampaikan. Ini melalui tiga lapis, Polres, Inspektorat dan DPMDes, bahkan kami libatkan Bhabinkamtibmas. Artinya kami buka ruang lebar untuk mengkonsultasikan. Tapi ya itu tadi, seolah-olah yakin bahwa apa yang dilakukan sudah benar, ternyata malah muncul kerugian negara,” bebernya.

Ia mengimbau para kepala desa (Kades) di KSB yang akan segera mengakhiri masa jabatan atau yang masih menjabat, untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Menurutnya, menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 23 desa se-KSB pada Oktober mendatang, penyelesaian pertanggungjawaban dana desa penting agar tidak ada persoalan hukum dikemudian hari.

“Setiap kades yang masih menjabat atau yang akan mengakhiri masa jabatan diberi waktu 60 hari hari untuk melakukan pengembalian jika ada temuan kerugian negara (berdasarkan hasil audit Inspektorat). Jadi silahkan manfaatkan jeda waktu pengembalian itu jika memang ada temuan,” demikian AKBP Mustofa.

Dari 7 kasus (1 sudah dilimpahkan, 6 sedang proses sidik dan lidik), yang ditangani Polres Sumbawa Barat, pelanggaran yang dominan adalah manipulasi data pelaksanaan program fisik dan pengadaan barang menggunakan dana desa. Modusnya, laporan pertanggungjawaban seolah sudah 100 persen, tapi fakta di lapangan tidak dilaksanakan. Ada pula modus mark up harga pembelian sehingga menjadi lebih tinggi.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.