Kekeringan Meluas, Legislatif – Eksekutif Perlu Bahas Anggaran Distribusi Air

KabarNTB, Sumbawa – Minimnya Anggaran untuk air bersih yang dialokasikan untuk daerah yang mengalami kekeringan baik dari Pemda Sumbawa maupun dari Pemprov NTB, perlu segera disikapi.

“Eksekutif dan legislatif perlu segera membahas anggaran tambahan untuk pendistribusian air bagi daerah yang membutuhkan,” ujar Ketua DPRD Sumbawa, Arafik, Kamis 24 Oktober 2019.

Politisi PDIP itu mengakui, BPBD Kabupaten Sumbawa selama ini terus mendistribusikan air bersih kepada daerah terdampak kekeringan. Namun anggaran yang dialokasikan Pemkab Sumbawa untuk bantuan air bersih telah habis. Sehingga pendistribusian sempat dihentikan sementara, sejak beberapa waktu lalu.

Meski Saat ini BPBD Sumbawa sudah mendapatkan bantuan angaran dari provinsi, tetapi anggaran tersebut hanya cukup untuk pendistribusian beberapa minggu ke depan. Sehingga BPBD kembali mengusulkan bantuan ke pusat untuk 7 juta liter.

Arafik, Ketua DPRD Sumbawa

“Atas kondisi ini dalam waktu dekat kami akan memanggil seluruh pihak terkait untuk menyikapi persolan tersebut. jika persoalannya tentang anggaran, maka Legislatif harus bertemu dengan Eksekutif untuk mencari solusi terbaik. Sehingga persoalan bisa teratasi segera. Kami DPR tidak pernah membatasi atau mempersempit ruang pengajuan anggaran dari eksekutif,” tegas Rafiq.

Meski demikian, Arafiq memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang tetap turun langsung ke titik-tik kekeringan menjangkau masyarakat yang terdampak.

“Kami akan membahas anggaran tanggal 8 – 26 Nopember. Tapi sebelum masuk ke fase itu, tentu ada koordinasi dulu, anggaran yang tersedia seperti apa. Dan untuk berikutnya harus kita bicarakan seperti apa juga,” imbuhnya.

Menurut BMKG, sambung Rafiq, kondisi kekeringan serupa juga diperkirakan akan melanda Sumbawa tahun mendatang. Sehingga pemerintah perlu melakukan antisipasi, termasuk soal anggaran.

“Sebaliknya meski tidak ada prediksi dari BMKG pun, kita harus siap. Kita jangan berhitung baik, tapi berhitung jelek. Misalnya BMKG mengatakan tidak ada kekeringan tahun depan, kita jangan percaya BMKG. Artinya kita harus siap dalam kondisi apapun, kita harus siap dengan anggaran. Ketika buruk, maka kita sudah punya anggaran untuk kita distribusikan kepada masyarakat,” tandasnya.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.