KSB Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

KabarNTB, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meraih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI yang diterima Bupati HW Musyafirin di Jakarta, Rabu 27 Nopember 2019.

Berdasarkan survey Ombudsman RI pada periode bulan April – Agustus 2019 yang dilakukan secara independen terhadap 7 Kementerian/ Lembaga, 6 Provinsi dan 215 Kabupaten/Kota se-Indonesia, KSB masuk dalam zona hijau dengan nilai 81,94. Dengan nilai ini, KSB meraih predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik.

Bupati HW Musyafirin menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran Pemerintah Daerah atas capaian tersebut.

“Namun jangan cepat berpuas diri, karena tantangan pemenuhan pelayan publik semakin kompleks. Perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas layanan harus terus dilakukan, karena memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah kewajiban pemerintah,” kata Bupati.

Bupati KSB, HW Musyafirin menerima penghargaan pelayanan publik terbaik dari Ketua Ombudsman RI Amzulian Rivai

Berdasarkan data yang dirilis Ombudsman, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 215 Pemerintah Kabupaten menunjukkan bahwa sebanyak 26,51% atau 57 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Sebanyak 40,47% atau 87 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 33,02% atau 71 Pemerintah Kabupaten masuk dalam Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Terdapat 18 indikator penilaian dalam survey yang dilaksanakan Ombudsman, yaitu sistem mekanisme prosedur, tarif biaya, syarat-syarat, maklumat layanan, produk layanan, sistem informasi pelayan publik seperti web, brosur, running text, atau videotron.

Berikutnya ada tidak ruang tunggu yang nyaman, loket atau meja layanan, toilet, kartu identitas petugas, sarana pengaduan, mekanisme pengaduan, dan petugas pengaduan. Hal tersebut ditambah lagi dengan visi misi dan motto, sarana yang membantu untuk penyandang difabel, sarana ramah ibu dan anak, serta indeks kepuasan masyarakat. Seluruh indikator tersebut untuk mengukur efektivitas dan kepuasan masyarakat sebagai sasaran pelayanan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfudz MD, dalama sambuatnnya di kegiatan penyerahan penghargaan menekankan pentingnya indikator – indikator tersebut dipandu oleh seluruh entitas dalam pemerintahan.

Mahfudz MD pun menyitir latar belakang mengapa Ombudsman layak diperhitungkan oleh seluruh entitas dalam pemerintahan.

“Ombudsman adalah anak kandung reformasi yang dilatar belakangi oleh birokrasi yang koruptif. Untuk itu Ombudsman harus dipandang sebagai institusi yang membantu pemerintah,” tegas Mahfudz MD.

Untuk itu, imbuhnya, seluruh entitas pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

“Jika ada kesewenangan pemerintah kepada warga, maka warga lapor kepada Ombudsman dan Ombudsman akan memanggil pemerintah untuk penyelesaiannya,” kata Mahfudz MD.

Dalam acara tersebut, hadir Ketua Ombudsman RI Amzulian Rivai, Menko Polhukam Mahfudz MD, Duta Besar Kerajaan Belanda HE Lambert Grijns, dan beberapa jajaran pejabat kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Indonesia.(EZ/*)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.