KabarNTB, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali kembali mendapat penghargaan nasional. Selain penghargaan dalam bidang pelayanan publik terbaik dari Ombudsman RI, Pemda KSB juga menerima dua penghargaan sebagai Kabupaten terbaik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.
Penghargaan yang diinisiasi Katadata Insight Center (KIC) itu diserahkan di Ballroom Djakarta Theater di Jakarta, Kamis malam 28 Nopember 2019. Bupati KSB, HW Musyafirin menerima dua penghargaan sekaligus yang diserahkan Wakil Menteri Keuangan.
Penghargaan pertama adalah penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik di Indonesia kategori Indeks Kelola (Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan) APBD di Bidang Kesehatan.
Penghargaan ini diterima karena kinerja dan pengelolaan APBD oleh Pemerintah KSB sangat efektif dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat di bidang kesehatan. Berbagai program kesehatan yang digulirkan dianggap sangat pro rakyat, seperti BPJS gratis bagi 100 persen warga kurang mampu dengan Kartu Pariri Sehat terintegritas BPJS/KIS. Hasilnya, KSB memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan (IPMK) terbaik ke enam secara nasional dan menjadi terbaik pertama di Provinsi NTB.
Sedangkan penghargaan kedua, penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Terbaik kategori Indeks Kelola (Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan) APBD di Bidang Kesejahteraan. Kinerja dan efektifitas pengelolaan APBD KSB telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan kategori kedua tersebut merupakan hasil dari implementasi visi daerah, yakni Terwujudnya Hak-Hak Dasar Masyarakat KSB yang Sejahtera dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong.
Sejak menjabat 2016, dengan menggulirkan Program Daerah Pemberdayaan Gorong Royong, Bupati dan Wakil Bupati KSB fokus memenuhi hak-hak dasar masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan, yakni pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui Kartu Bariri, mulai dari Bariri Kartu Tani, Bariri Ternak, Bariri UMKM dan Kartu Bariri Nelayan.
Kemudian perhatian terhadap warga lansia dan disabilitas melalui Kegiatan Kartu Pariri Lansia dan Disabilitas. Kegiatan pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni, pemberian dana sosial berkelanjutan bagi warga miskin dan kegiatan peningkatan kesejahteraan lainnya. Hasilnya pada 2017 terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,97 persen dan menjadi salah satu Kabupaten di Indonesia dengan penurunan angka kemiskinan paling progresif.(EZ/*)
Komentar