Tenaga Honorer Dihapus, KSB Tunggu Kebijakan Lanjutan dari Pusat

KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih enggan berspekulasi terlalu jauh mengenai wacana penghapusan tenaga honorer yang baru-baru ini telah disepakati oleh pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI.

“Kalau soal itu ya kita tunggu saja kebijakan lanjutannya seperti apa. Kan tentu tidak serta merta diterapkan sekarang,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, H. Abdul Azis, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu 22 Januarin 2020.

Sebenarnya kata Sekda, wacana penghapusan tenaga honorer bukan hal baru lagi. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2018 lalu sudah secara jelas pusat melarang adanya pengangkatan tenaga bersifat sementara itu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, H Abdul Aziz

Akan tetapi di tingkat lapangan, Pemda yang terdesak memenuhi kebutuhan pegawainya tetap melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian. “Daerah pakai UU 43  karena statusnya lebih tinggi dari PP,” urainya.

Penegasan larangan itu lanjut Sekda, baru tercantum dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Apartur Sipil Negara (ASN). Namun hal itu belum bisa membendung daerah tetap mengangkat atau memperpanjang kontrak tenaga honorer untuk menetupi kebutuhan pegawai.

“Sekarang sudah ada kesepakatan DPR dengan pusat ya kita tetap tunggu lanjutannya seperti apa. Kan tidak mungkin kita putus kontraknya (honorer) sementara faktanya kita masih butuh tenaga mereka,” papar Sekda.

Ia menyampaikan, keberadaan tenaga honorer di KSB selama ini telah membantu pemerintah memastikan kelancaran  pelayanannya kepada masyarakat. Bahkan jumlah tenaga honorer yang direkrut pemerintah mampu menutupi hampir setengah dari kebutuhan kepegawaian di KSB. “PNS kita hanya 3.315 orang. Padahal kebutuhan pegawai ideal kita mencapai 6 ribuan,” sebut Sekda.

Jumlah tenaga honorer yang ada di KSB saat ini tercatat sebanyak 4.362 orang berdasarkan jumlah SK yang diterbitkan pemerintah tahun 2020 ini. Dikatakan Sekda, dari keseluruhan tenaga honorer yang dipekerjakan itu didominasi oleh tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan. “Yang paling banyak memang guru dan tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Menurut Sekda, pemenuhan tenaga guru dan kesehatan sangat penting dipastikan oleh pemerintah. Sebab dua kegiatan itu menjadi bagian pelayanan dasar dan bersetuhan langsung pada kepentingan masyarakat. “Kalau kurang guru atau tenaga kesehatan kan bisa lumpuh pelayan dasar kita. Sementara cara lain yang diatur pusat untuk menambah pegawai seperti rekrutmen CPNS atau tenaga P3K juga sampai saat ini belum maksimal,” tukasnya.(Ndi)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.