DPRD Sumbawa Tolak Rencana Penghapusan Tenaga Honorer

KabarNTB, Sumbawa — DPRD Sumbawa mengundang sejumlah SKPD terkait dan perwakilan tenaga honorer dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyikapi wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat, pada Senin 10 Februari 2020 di ruang sidang utama DPRD setempat.

Dalam RDP itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Muhammad, menegaskan, wacana yang menyebar baik melalui media massa, televisi, media online maupun cetak bahwa pemerintah pusat akan menghapus tenaga honerer, tenaga kontrak atau apapun namanya adalah tidak benar.

“BKD Sumbawa sampai dengan saat ini belum menerima secara resmi, baik peraturan pemerintahnya apalagi peraturan – peraturan pelaksanaannya. Peraturan pemerintah terkait dengan penghapusan tenaga honorer, Kontrak, PTT dan yang lainnya belum ada,” sebut Muhammad.

Suasana RDP antara DPRD dengan sejumlah SKPD Tekhnis dan perwakilan tenaga honorer tentang wacana penghapusan tenaga honorer

Ia menjelaskan, tahun 2005 tenaga honorer yang memiliki masa kerja 1 tahun didata dan masuk dalam database sebagai tenaga honorer kategori 1 (K1 – sudah diangkat) maupun K2 untuk diangkat menjadi CPNS. Namun hingga sekarang masih ada K2 yang belum diangkat, sehingga yang tersisa disebut eks K2. Jumlah total nya saat ini mencapai 855 orang tenaga yang terdiri dari 649 orang untuk tenaga guru, 203 orang untuk tenaga teknis dan administrasi dan 3 orang tenaga kesehatan.

“Setelah pendataan tahun 2005 tidak masuk dalam data eks K2. tidak ada data tenaga kontrak , tenaga honor dan tenaga PTT di BKD,” imbuh Muhammad.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H Sahril, bahwa penghapusan tenaga honorer masih bersifat wacanadan Dikbud hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi menyangkut hal itu.

“Kalau boleh saya katakan kepada sahabat honorer agar tetap tenang dan tidak perlu risau, Pemerintah ada untuk mengatur rakyatnya, kalau saya menangkap wacana pusat tersebut yang dimaksud adalah tenaga honorer yang ada di Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

“Kalau tenaga honor dihapus maka yang mengajar anak anak kita siapa? Saya kira pemerintah punya kemampuan mengatur. Kita kekurangan guru saat ini. Kekosongan inilah yang menjadi masalah kedepan,” imbuh H Sahril.

Sekretaris Dikes Sumbawa, Abdul Malik, juga menyatakan dinas terkait menerima pemberitahuan resmi dan regulasi yang jelas tentang penghapusan tenaga honorer khususnya di bidang kesehatan.

Menurutnya, jika tenaga honorer dihapus, maka pelayanan di Puskesmas yang ada di kecamatan akan terganggu karena tidak ada yang mengisi. Disatu sisi Program Nusantara Sehat mulai berjalan tahun 2020 ini, dimana tidak boleh mendrop tenaga kesehatan dari luar tapi dari dalam daerah.

“Juga ada Permenkes yang mengistruksikan satu desa satu perawat dan satu bidan. Kalau boleh kami sampaikan jangan khawatir wahai tenaga honorer, pemerintah selalu memikirkan bahwa pelayanan ini agar orang sehat tetap sehat dan orang sakit menjadi sehat,” bebernya.

Menanggapi apa yang disampaikan tiga SKPD dimaksud, Ketua Komisi IV Ismail Mustaram, mengatakan, menginggat penghapusan masih bersifat wacana, pemerintah masih berkesempatan untuk memprioritaskan tenaga honorer yang sudah berusia tertentu untuk dijadikan P3K.

RDP yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Nanang Nasiruddin dan dihadiri anggota lintas Komisi itu melahirkan beberapa rekomendasi dari DPRD Sumbawa. Salah satunya, meski masih wacana, DPRD Sumbawa bersama beberapa Dinas Tekhnis akan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat serta menolak penghapusan tenaga honorer.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.