Pemda Siap Tuntaskan Pembayaran Lahan Terdampak Proyek Jalan Lingkar Utara Alas

KabarNTB, Sumbawa – Pemda Sumbawa siap melakukan pembayaran ganti rugi terhadap 125 bidang tanah yang terdampak proyek pembangunan jalan lingkar utara Kecamatan Alas.Sesuai hasil perhitungan Tim Apraisal, kegiatan pembebasan lahan tersebut akan menghabiskan total anggaran sekitar Rp 20,423 miliar lebih.

Sementara proses pengadaan lahan untuk jalan lingkar utara Kecamatan Alas itu sudah dimulai sejak 2017 lalu.

“Sesuai kesepakatan dengan para pemilik lahan, pembayaran dilakukan dalam tiga tahap, dimana tahap pertama dan kedua sudah dilakukan. Artinya, tinggal satu tahapan lagi yang harus dilunasi Pemda terhadap para pemilik lahan,” jelas Kabag Pertanahan Setda Sumbawa melalui Kasubbag Pengadaan Tanah, Surbini SE.

Tim tekhnis saat melakukan pengukuran lahan yang akan menjadi lokasi jalan lingkar utara Alas

Surbini mengungkapkan, proses pembayaran tahap pertama dilakukan pada 2018 lalu sebesar Rp 6 miliar. Kemudian tahap kedua pada 2019 sebesar Rp 7,5 miliar. Sehingga total yang sudah terbayarkan hingga saat ini untuk pengadaan lahan jalan lingkar utara Alas sebesar Rp 13,5 miliar.

Artinya, lanjut Surbini, ada sisa Rp 7 miliar lagi yang harus dibayarkan Pemda kepada masyarakat pemilik lahan. Pelunasan ini terus diupayakan, meskipun sempat terhambat lantaran kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.

“Saat pembayaran tahap pertama pada 2018, masyarakat sepakat pembayaran dilakukan tiga tahap, tahap pertama dilaksanakan pembayarannya sekitaar 28,4 pesen di 2018, tahap kedua sekiar 35,5 persen tahun 2019. Untuk pembayaran ketiga, Pemerintah akan melakukan pembayaran tambahan di APBD Perubahan 2019 dan / atau APBD 2020,” ujar Surbini, Senin 6 April 2020.

“Di 2019, APBDP tidak memungkinkan, begitu juga di 2020, APBD kondisinya tidak memungkinkan berdasarkan informasi dari teman-teman TAPD. Di 2020 Perubahan ini, kami Bagian Pertanahan usulkan lagi untuk dimasukkan. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir (di APBDP 2020),’’ terangnya.

Diungkapkannya, pengadaan lahan untuk jalan lingkar utara Alas ini berproses sudah cukup lama yakni sekitar akhir tahun 2017 dan penetapan lokasi oleh Bupati Sumbawa telah dilaksanakan pada 23 Mei 2018. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah, penetapan lokasi diberi ruang jangka waktunya dua tahun dan dapat diperpanjang satu tahun.

“Jadi mengingat jalan lingkar utara Alas ini akan berakhir penetapan lokasinya di 23 Mei 2020, untuk itu Pemda Sumbawa telah bersurat ke Kakanwil BPN Provinsi NTB tentang permohonan pertimbangan perpanjangan waktu penetapan lokasi,” imbuh Surbini.

“Hasil koordinasi kami dengan Kanwil BPN memang dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Sehingga sebagai dasar Pak Bupati melakukan perpanjangan penetapan lokasi jalan lingkar utara Alas untuk satu tahun kedepan,’’ imbuhnya.

Ia menambahkan, apabila penetapan lokasi diperpanjang satu tahun dan pembayaran ganti rugi tidak bisa tuntas diselesaikan dalam masa perpanjangan, maka akan jadi persoalan kedepan. Karena pengadaan tanah bisa diulang kembali, ketika pelunasan tidak bisa dilakukan segera.

“Yang jelas kami di Bagian Pertanahan sudah melakukan proses pengadaan tanah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mudah-mudahan dalam (APBD) perubahan ini bisa masuk, karena konsekuensinya proses pengadaan tanah itu bisa diulang dari nol lagi,’’ pungkasnya.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.