KabarNTB, Sumbawa Barat – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin menyerahkan secara simbolis bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial kepada 8.468 KK yang sudah disahkan oleh Kemensos RI sebagai penerima bantuan senilai Rp 600 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu, Sabtu 9 Mei 2020, di Kantor Pos Taliwang.
BST Kemensos merupakan salah satu program jaring pengaman sosial (JPS) yang digelontorkan pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
Wabup Fud Syaifuddin mengatakan, nilai BST yang diterima per kepala keluarga sebesar Rp. 600 ribu tanpa potongan. Selain BST, ada juga beberapa program JPS lainnya untuk warga sebagai upaya pemerintah meringankan beban masyarakat akibat Covid-19. “Tetapi, satu kepala keluarga hanya mendapatkan satu program saja. Selain BST, program Provinsi dan Kementerian lainnya, Pemerintah Daerah juga mengupayakan memberikan bantuan, seperti untuk tukang ojek, warga yang usahanya terdampak dan lainnya,” jelas Wabup.
JPS, sambungnya, hanya diperuntukkan bagi warga kurang mampu atau warga yang tidak mendapat upah atau imbalan dari negara. Sementara Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, termasuk Pegawai Tidak Tetap, tidak boleh menerima menerima bantuan.
Kepala Dinas Sosial KSB, Syaifuddin dalam laporannya menyampaikan, BST diberikan selama tiga bulan yakni Bulan April, Mei dan Juni 2020. Pemda KSB sebelumnya mengusulkan 8.600 KK sebagai penerima BST ke Kemensos. “Penyaluran hari ini merupakan untuk periode Bulan April,” katanya.
Program lain dari JPS adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Item PKH dinaikkan pembayarannya sebanyak 25 persen. Jumlah penerima PKH di KSB juga ditambah sebanyak 884 KK sehingga total penerima manfaat PKH di KSB sebanyak 6.684 KK. Selanjutnya Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako, tambahan KK penerima di KSB sebanyak 1.512 KK sehingga totalnya sebanyak 11.323 KK. JPS Gemilang dari Provinsi NTB dengan jumlah penerima sebanyak 1.535 KK.
Total penerima program JPS di KSB, sambungnya, sebanyak 23.805 KK. Tetapi angka itu masih sementara, karena Pemda masih mendata penerima program lainnya, seperti program BLT dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diusulkan sebanyak 10.000 KK. JPS Pariri ditargetkan 3.000 KK, serta Pariri Lansia dan Disbailitas reguler sebanyak 6.399 orang. Bantuan bagi warga fakir miskin sebanyak 1.586 KK.
“Sehingga diperkirakan penerima JPS di KSB sebagai upaya pemerintah meringankan beban warga akibat Covid-19 mendekati angka 30.000-an KK. Untuk pendistribusian, selain melalui PT. Pos, juga melalui BNI dan BRI,” demikian Syaifuddin Naim.(EZ/*)
Komentar