Idul Fitri di Sumbawa : Tidak Ada Sholat Id Berjamaah dan Takbir Keliling

KabarNTB, Sumbawa – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, resmi memutuskan tidak ada pelaksanaan takbir keliling dan sholat idul fitri 1441 Hijriah secara berjamaah di lapangan atau masjid. Hal itu dinyatakan salam Surat Edaran (SE) Bupati Sumbawa HM Husni Djibril No : 900/125/BPBD/V/2020 terkait penyelenggaraan Takbiran dan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah Tahun 2020.

“Memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2O2O tanggal 20 Ramadhan 1441 H/13 Mei 2O2O M tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri 1 Svawal 1441 Hijriah saat Pandemi COVID-19, diminta memperhatikan hal-hal berikut ini,” bunyi surat edaran dimaksud. 

Surat edaran Bupati Sumbawa No : 900/125/BPBD/V/2020

Dalam point pertama SE yang ditujukan kepada Camat/ Lurah/ Kepala Desa  se Kabupaten Sumbawa itu, disebutkan bahwa Kabupaten Sumbawa merupakan wilayah Zona Merah Pandemi COVID 19 dengan data Pasien COVID 19 sebagai berikiut: Positif 15 Orang : Sembuh 8 Orang: PDP 29 Orang: ODP 11 Orang (Data sampai dengan tanggal 14 Mei 2O20 putul 17.0O wita).

Point kedua, mempertimbangkan jumlah dan sebaran lokasi pasien COVID-19 di Kabupaten Sumbawa, maka pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 H/2O2O M tidak dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang atau Masjid, dan diganti dengar shalat Idul Fitri di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga inti atau secara sendiri (Munfarid).

Point ketiga : Pelaksanaan Takbir Keliling pada tahun 1441 H/2O2O M tidak dilaksanakan, diganti dengan takbir di rumah bersama keluarga inti, di Masjid/mushollah oleh pengurus takmir, dan dapat melalui media televisi, radio, media sosial, dan media digital lainnya.

Point Keempat : Pelaksanaan Takbiran dan Shalat ldul Fitri 1 Syawal 1441 H, dapat rnempedomani panduan yang ditetapkan MUI Nornor 28 Tahun 2O2O tanggal 20 Ramadhan 1441 H/ 13 Mei 2O2O M tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri 1 Syawa] 1441 Hijriyah saat Panderni COVTD-19.

“Camat bersama Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan /mensosialisasikan hal-hal tersebut diatas kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan rnelakukan pemantauan untuk memastikan bahwa hal diatas telah diketahui dan dipahami untuk dilaksanakan,” bunyi point kelima surat edaran dimaksud.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.