JPS dan Dampak Ekonomi Dapat Porsi Paling Besar dari 54,4 Miliar Dana Covid-19 KSB

KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengalokasikan anggaran total senilai Rp 54.463.592.903 untuk kegiatan pencegahan dan penanganan wabah corona virus disease (Covid-19). Anggaran sebesar itu dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 setelah dilakukan refocussing dan realokasi dalam tiga tahap.

Anggaran tersebut dialokasikan pada tiga focus penggunaan. Porsi paling besar dialokasikan untuk program penyediaan jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp22.372.274.423, disusul pembiayaan program penanganan dampak ekonomi sebesar Rp20.000.000.000 dan belanja bidang kesehatan, serta hal-hal lain terkait kesehatan khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp12.091.318.480.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat, Nurdin Rahman menjelaskan, sampai dengan 30 April 2020, total nilai anggaran yang telah terealisasi (digunakan) sebesar Rp2.727.117.910.

Nurdin Rahman, Kepala Badan Pengelelola Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat

“Rinciannya, Rp1.323.708.600 realisasi belanja di Dinas Kesehatan, Rp1.248.909.310 realisasi belanja di RSUD Asy-Syifa dan Rp154.500.000 realisasi belanja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),” jelas Nurdnin Rahman, kepada wartawan, Kamis 21 Mei 2020.

Ia juga membeberkan secara terperinci perjalanan pengalokasian anggaran sejak awal turunnya instruksi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan langkah-langkah penanganan wabah Covid-19. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 tanggal 14 Maret 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 2 April 2020, Pemda KSB langsung menindaklanjuti dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan Covid-19 berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45 Tahun 2020.

Tanggal 23 Maret 2020 Pemda KSB melaksanakan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 tahap pertama sebesar Rp2.799.728.100 dengan rincian Rp1.336.142.000 dianggarkan di Dinas Kesehatan dan Rp1.463.586.100 dianggarkan di RSUD Asy-Syifa’.

“Anggaran ini bersumber dari DAK Bidang Kesehatan, dana JKN, Pajak Rokok dan DBH. Anggaran di Dinas Kesehatan difokuskan pada upaya-upaya pencegahan, sedangkan anggaran di RSUD difokuskan pada upaya-upaya penanganan, seperti pengadaan APD, obat-obatan, BMHP dan alat kesehatan,” urainya.

Tanggal 20 Maret 2020, terbit Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang memperkuat Permenkeu Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19, tanggal 16 Maret 2020. Instruksi Presiden dipertegas dengan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah tanggal 29 Maret 2020.

Bupati KSB langsung menindaklanjuti istruksi dimaksud dengan menerbitkan Keputusan Nomor 188.4.45 773 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang pembentunan Gugus Tugas KSB. Selanjutnya dilaksanakan
refocussing kegiatan dan realokasi anggaran tahap kedua sebesar Rp41.309.313.500. Realokasi tahap kedua ini dianggarkan di Dinas Kesehatan sebesar Rp4.379.460.000 untuk kegiatan pencegahan Covid-19, di RSUD Asy Syfa sebesar Rp3.046.170.880 untuk kegiatan penanganan Covid-19 dan dianggarkan di BPBD sebesar Rp556.645.000 untuk dukungan operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

“Selain itu, sebesar Rp1.309.313.500 dianggarkan tersebar di Kantor Camat dan Kelurahan se-KSB, Rp24.850.000 dianggarkan di Dinas Sosial untuk layanan dasar sosial dampak Covid-19, Rp1.950.000.000 dianggarkan di PPKD dalam bentuk bantuan sosial (JPS) dan Rp.30.042.873.120 dianggarkan di PPKD dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT),” bebernya.

Sesuai SKB Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional tanggal 9 April 2020 dan Siaran Pers Kemenkeu SP-30/KLI/2020 tanggal 2 Mei 2020, Pemda KSB kembali melakukan refocussing kegiatan dan realokasi belanja untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 tahap ketiga sebesar Rp10.354.551.303.

“Realokasi ini melalui pengurangan belanja barang dan jasa dan belanja modal secara kumulatif sebesar 35.08% dari nilai APBD murni 2020. Hasil refocussing kegiatan dan realokasi belanja tersebut seluruhnya ditempatkan di BTT,” demikian Nurdin Rahman.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.