KSB Bebas dari Sanksi Menkeu, 10 Miliar Lebih Sisa DAU Mei Sudah Ditransfer ke Kas Daerah

KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya bebas dari sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepastian mengenai bebasnya KSB dari sanksi dimaksud, setelah sisa 35 persen DAU untuk bulan Mei 2020 yang sebelumnya sempat ditunda penyalurannya, masuk ke Kas Daerah KSB pada Kamis siang 20 Mei 2020.

“Alhamdulillah pada tanggal 20 Mei 2020, sisa DAU bulan Mei yang ditunda sebesar 35% atau Rp10.254.548.150 telah disalurkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat,” jelas Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KSB, Nurdin Rahman, di Taliwang Rabu 20 Mei 2020.

Nurdin Rahman juga meluruskan informasi yang beredar yang menyebut bahwa KSB tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun 2020 sehingga menyebabkan daerah ini menjadi salah satu dari 380 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan sanksi Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/KM.7/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Nurdin Rahman, Kepala Badan Pengelelola Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat

Ia menegaskan, Pemerintah KSB telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan Pasal 29 PMK Nomor : 35/PMK/07/2020. Namun Kemenkeu menilai KSB belum sepenuhnya melakukan penyesuaian APBD sesuai ketentuan PMK dimaksud dan SKB Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020. “Yang menjadi kekurangan saat itu adalah pada persentase pengurangan (refocussing) belanja barang dan jasa yang hanya sebesar 13.69%, belum sesuai ketentuan sekurang-kurangnya sebesar 50%. Ini yang menyebabkan kita dianggap tidak sepenuhnya melakukan penyesuaian, sehingga mendapat sanksi penundaan penyaluran DAU,” jelasnya.

Dalam perjalanannya, Kementerian Keuangan menerbitkan siaran pers Nomor : SP-30/KLI/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan Refocussing APBD untuk Penanganan COVID-19 di Daerah tanggal 2 Mei 2020. Dalam siaran pers tersebut pemerintah daerah diberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal menjadi sekurang-kurangnya 35%.

Atas dasar Siaran Pers itu, Pemda KSB kembali melakukan penyempurnaan laporan penyesuaian APBD TA 2020 dengan mengurangi total belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar 35.08% dan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan pada tanggal 14 Mei 2020.

Refocussing APD untuk penanganan Covid-19 meliputi bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 dan bantuan sosial untuk pengurangan dampak ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam

Bersama laporan penyesuian itu, Pemda KSB juga menyampaikan laporan pelengkap berupa salinan batang tubuh dan lampiran 1 Perkada perubahan penjabaran APBD TA 2020, laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 bulan Maret 2020 dan laporan bantuan sosial untuk bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 bulan Maret 2020 yang disampaikan pada tanggal 13 April 2020.

“Dan Alhamdulillah hasil penyempurnaan itu disetujui dan sisa DAU bulan Mei telah ditransfer ke Kas Daerah,” demikian Nurdin Rahman.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.