KSB Dapat Sanksi Penundaan Penyaluran DAU dan Dana Bagi Hasil dari Menkeu

KabarNTB, Sumbawa Barat – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi salah satu dari total 380 kabupaten / kota di Indonesia yang terkena sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat karena tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun 2020 berkaitan dengan penanganan Covid-19.

Sanksi penundaan penyaluran DAU dan Dana Bagi Hasil itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tanggal 29 April 2020 sebesar 35 persen dari besarnya penyaluran DAU setiap bulan dan dana bagi hasil setiap triwulan mulai bulan Mei 2020.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, Abdul Aziz

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KSB, Abdul Azis mengatakan TAPD telah bekerja maksimal melaksanakan instruksi pemerintah pusat melalui PMK 35/2020 untuk melaksanakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 meliputi belanja bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi. Menurutnya, PMK 35 terbit dalam rangka antisipasi berkurangnya dana transfer dan dana desa kepada daerah. Pemerintah daerah diminta untuk melakukan penyesuaian, yaitu belanja modal 50 persen dan belanja barang jasa 50 persen (dari nilai yang telah dianggarkan di APBD).

“Kalau belanja modal itu, gampang saja kita lakukan penyesuian. Namun terkait belanja barang dan jasa, kami telah bekerja, akan tetapi menurut Pusat bahwa masih kurang 50 persen kita lakukan pemangkasan. Kami dari TAPD akan bekerja kembali untuk melakukan penyesuaian,” urainya, menjawab KabarNTB di Posko Gugus Tugas KSB di Kompleks KTC, Taliwang, Ahad malam 3 Mei 2020.

Dengan adanya sanksi penundaan penyaluran tersebut apakah pemerintah daerah bisa menjamin penanganan dampak Covid-19 dan program lainnya yang telah direncanaka bisa berjalan optimal ?

“Kami (TAPD) tetap bekerja dan ini bukan Sumbawa Barat saja, tapi ada 380 kabupaten/kota. Tentu kita akan bekerja kembali dan tidak mungkinlah semua ini akan kita biarkan seperti itu. Kita akan sempurnakan, kalau sudah sesuai, kan tidak akan ditunda lagi.” tandas Abdul Azis.

Selain KSB, ada 5 Kabupaten lainnya di NTB yang juga terkena sanksi serupa, yakni Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.