NTB Raih WTP 9 Kali Berturut, Gubernur Minta OPD Tidak Terlena

KabarNTB, Mataram – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Penhecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun anggaran 2019. (WTP) ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut di dapat Pemprov NTB.

Penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan dalam rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung Rabu 20 Mei 2020. Kegiatan dihadiri secara langsung oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Pimpinan beserta anggota DPRD NTB, Forkopimda, Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto disaksikan via video conference oleh anggota VI BPK Prof Harry Azhar Azis dan Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa.

“Terimakasih kepada seluruh anggota DPRD dan pimpinan yang dalam perjalanannya, sehingga capaian wajar tanpa pengecualian yang ke sembilan kali berturut-turut mampu dicapai oleh provinsi yang kita cintai ini,” kata Gubernur dalam sambutannya.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menandatangani berita acara penyerahan LHP BPK RI atas LKPD NTB tahun 2019 (20/5)

Ia juga berterimakasih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyusun laporan dengan baik dan BPK perwakilan Provinsi NTB yang telah memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan.

Disamping itu, ia meminta agar semua OPD tidak terlena dengan raihan yang luar biasa ini sehingga mengabaikan hal-hal yang dapat menurunkan predikat dimasa mendatang.

“Kadang saya khawatir, capaian opini WTP yang sudah kesembilan kali ini, kemudian kita agak longgar, sehingga bisa saja WTP ini kita anggap remeh, turun jadi WDP ataupun disclaimer,” katanya.

Namun, ia berkeyakinan hal tersebut tidak akan terjadi jika melihat kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang sangat baik dalam hal pengelolaan keuangan.

“Alhamdulillah berkat diskusi yang baik dengan BPK dan kerja keras teman-teman OPD terutama yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan, sehingga mendapatkan hasil seperti yang disampaikan BPK tadi,” terangnya.

Diakhir sambutannya, Gubernur berharap NTB dapat meraih kesuksesan seperti cita-cita dan visi-misi NTB Gemilang.

Sebelumnya Anggota VI BPK Prof. Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkjan hasil sidang BPK tanggal 16 Maret 2020 yang mempertimbangkan penyebaran Covid di Indonesia, maka sejak 17 Maret 2020, BPK melakukan penyesuaian sistem kerja dengan mekanisme penyelesaian tugas kedinasan dari rumah atau WFH (work from home).

“Menindaklanjuti hal terseburt, maka BPK Perwakilan NTB harus menarik tim pemeriksa BPK dari lokasi pemeriksaan sejak tanggal 18 Maret 2020. Selanjutnya BPK Perwakilan NTB harus melakukan penyesuaian sistem kerja termasuk dalam pemeriksaan dengan sistem WFH tersebut,” jelasnya.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD NTB tahun anggaran 2019, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi NTB tahun anggaran 2019. Dengan demikian, Pemprov NTB telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan Opini WTP untuk kesembilan kalinya (2011-2019). ” terangnya.(NK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.