Fraksi Gerindra Setuju Ranperda RDTRK Kota Sumbawa dan Pemukiman Kumuh Dilanjutkan ke Pansus

KabarNTB, Sumbawa – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbawa menyetujui dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan eksekutif untuk dibahas di tingkat Pansus.

“Prinsipnya Fraksi Partai Gerindra menyetujui semua usulan Ranperda dimaksud, selama semata-mata demi kebaikan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Tana Samawa,” ujar juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbawa, M Tahir saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Gerindra di sidang Paripurna DPRD, Senin 22 Juni 2020.

Fraksi Gerindra menilai penjelasan dua Ranperda tersebut, semuanya mencerminkan semangat dari Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang serta undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Juru Bicara Fraksi partai Gerindra membacakan pandangan umum di Sidang Paripurna DPRD Sumbawa dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan eksekutif

Namun demikian, Fraksi Gerindra tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis. Terkait Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Sumbawa Besar Tahun 2020 – 2040, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa rencana detail tata ruang (RDTR) daerah merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah ke dalam rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan perkotaan dan fungsional daerah. Fraksi Gerindra meminta didalam pembahasannya mengedepankan asas proporsionalitas dan pemanfaatan secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kaerifan lokal Tau ke Tana Samawa.

“Mengingat ruang lingkup dan materi muatan rancangan perda tersebut cukup luas. Untuk itu, kami pertegas kembali agar lebih berhati-hati dan menelaah lebih jauh tentang aturan perundang-undangannya agar tidak terjadinya tumpang tindih,” ucap Tahir.

Terkait dengan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kwalitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah untuk mengedepankan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat serta lebih transparan terkait pendataan didalam menentukan kriteria dan tipologi kumuh berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 jika Ranperda dimaksud disahkan menjadi Perda.

“Disamping itu, sebagai bahan masukan, kami minta untuk mengedepankan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam proses pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru di Kabupaten Sumbawa,” imbuh Tahir.

Ia menegaskan, distribusi pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah salah satu instrumen yang bisa meminimalisir pencegahan terhadap tumbuh kembangnya pemukiman kumur di Kabupaten Sumbawa. Ini erat kaitannya dengan situasi dan kondisi masyarakat Tana Samawa, terlebih di tengah mewabahnya covid-19, sehingga Sumbawa Sehat dan Beradab bisa terwujud.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.