Hasil Audit Tender Duplikasi Jembatan Pelempit Sumbawa Dinilai Menyesatkan

KabarNTB, Sumbawa – Hasil audit tender pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit di Jalan Garuda Kota Sumbawa oleh Inspektorat Jenderal PUPR, dinilai sesat dan menyesatkan. Penilaian itu disampaikan kuasa hukum PT Batara Guru Group dari Law Firm Telusula Indonesia dalam hearing lintas Komisi DPRD Sumbawa, Selasa 23 Juni 2020.

Dalam hearing yang juga dihadiri SKPD tekhnis, Satker dan PPK 2.2 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat itu, Kuasa hukum PT Batara Guru Group Erry Satriyawan mengungkap, salah satu rekomendasi dari hasil audit Inspektorat Jenderal PUPR Nomor PW.01.04-IJ-665 Tanggal 19 Juni 2020 menyatakan :

“Menindaklanjuti ketidaksesuaian proses Evaluasi Penawaran Paket Duplikasi Jembatan Pelempit oleh Pokja Pemilihan 1.4 sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender IKP 39. Tindak lanjut tender gagal, point 39.1. Setelah pengumuman adanya Tender Gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Pengganti (apabila diganti)meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjunya, yaitu antara lain melakukan: huruf a. Evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk. Berdasarkan poin 1 tersebut, melalui Satker an PPK tidak dapat melaksanakan proses selanjutnya sampai dengan dikeluarkannya hasil Evaluasi Ulang dari BP2JK Wilayah NTB”.

Kuasa Hukum PT Batara Guru Group berbicara dalam hearing lintas Komisi di DPRD Sumbawa

“Ini rekomendasi yang sangat sesat dan terkesan tidak memahami aturan. Bagaimana mungkin memerintahkan melakukan evaluasi ulang sedangkan Berita Acara Hasil Lelang dan SPPBJ tidak pernah dibatalkan serta Jaminan Pelaksanaan telah diterima oleh PPK,” ucapnya.

Ia menyatakan, saat ini proses pelaksanaan kontrak sudah masuk dalam ranah PPK, bukan lagi di Pokja pemilihan. Apalagi seluruh jaminan penawaran peserta lain telah habis tanggal 12 Maret 2020, sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan evaluasi ulang.

Ia mendesak PPK untuk segera melaksanakan proses penandatanganan kontrak atas proyek dimaksud. Pada laman https://lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/59231064/pemenangberkontrak, PT.BATARA GURU GROUP telah ditetapkan sebagai Pemenang Berkontrak sejak tanggal 16 April 2020, namun fisik kontrak tidak juga ditandatangani.

“Rekomendasi dan hasil audit Inspektorat Jenderal PUPR yang disampaikan perwakilan pihak Satker menyesatkan, dengan demikian PPK harus segera melakukan proses tanda tangan kontrak,” ujar Erry Satriyawan.

PT Batara Guru Group sebelumnya telah mengikuti tender Paket Pekerjaan Duplikasi Jembatan Pelempit yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan 1.4 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB Tahun Anggaran 2020. Tender diikuti 48 peserta pendaftar serta 10 peserta penawar yang berdasarkan jadwal pada Pengumuman Pasca kualifikasi dimulai dari tanggal 19 Desember 2019 .

Dari hasil evaluasi administrasi, teknis, biaya dan pembuktian kualifikasi, PT Batara Guru Group dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 27.642.662.000 sebagai pemenang tender sesaui berita acara hasil pemilihan Nomor : PB.02.01/Kb.27/BA-HP/pokja1.4.Konstruksi/BM/49 tanggal 3 Februari 2020 dan diumumkan pada tanggal 4 Februari 2020. Selama masa tanggal 5 s/d 11 Februari 2020, tidak satupun penyedia yang melakukan sanggahan terhadap penetapan pemenang ini.

Proses kemudian dilanjutkan dengan Pra Penunjukan tanggal 13 Februari dan tanggal 14 Februari diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen 2.2 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor KU.04.02/WILII/PPK-2.2/42.1/2020.

Pada 3 Maret 2020 masuk pengaduan dari masyarakat, perihal sanksi daftar hitam PT Batara Guru Group yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal PUPR. Persoalan itu sudah tuntas dan dicabut, “Logikanya tidak mungkin perusahaan dapat melakukan penawaran apalagi menerbitkan jaminan pelaksanaan kalau perusahaan masuk daftar hitam karena pasti tertolak sistem secara otomatis. Acuannya adalah penanyangan di Portal Pengadaan Nasional,” beber Erry.

Perusahaan, sambungnya, telah melakukan upaya komunikasi dan juga bersurat namun tidak juga diberikan kepastian oleh pihak PPK terkait proses penandatangan kontrak dengan alasan masih menunggu Hasil Audit Inspektorat Jenderal PUPR.

“Bahkan telah kami layangkan dua kali somasi ke PPK agar menjalankan tugasnya sebagimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan berlaku,” ungkapnya.

Ia menegaskan, semua peraturan tetang pengadaan barang dan jasa tidak ada yang mengatur bahwa proses tandatangan kontrak berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Inspektorat Jenderal PUPR, terlebih pengaduan yang disampaikan oleh salah satu LSM sudah terjawab, dimana PT Batara Guru Group tidak ada dalam Portal Pengadaan Nasional yang bersetatus kena sanksi daftar hitam aktif. Selain itu, PT Batara Guru Group tidak pernah mengundurkan diri, sehingga tidak ada alasan lagi dilakukan penundaan proses tanda tangan kontrak.

Karenanya Kuasa Hukum berharap, BP2JK wilayah NTB untuk mengabaikan rekomendasi dimaksud karena tidak memiliki dasar hukum dan akan menjadi preseden buruk dalam dunia jasa kontruksi di Indonesia khusus NTB.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.