Kenapa KSB Tidak Larang Ibadah Berjamaah dan Tutup Tempat Ibadah?

KabarNTB, Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin berbicara terbuka soal beberapa kebijakan yang diterapkan di daerah itu selama masa pandemi Covid-19 kebelakang yang terkesan tidak searah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya terkait masalah kebijakan ibadah berjamaah di masjid dan tempat ibadah lain, termasuk pelaksanaan ibadah sholat iedul fitri beberapa waktu lalu.

Dihadapan Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang melaksanakan kunjungan kerja ke KSB bersama Kapolda Irjen Pol Muhammad Iqbal dan Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto, Jum’at sore 5 Juni 2020, HW Musyafirin menyatakan sampai saat ini tidak ada masjid dan rumah ibadah lainnya di KSB yang ditutup. Demikian pula pelaksanaan ibadah berjamaah tetap berjalan seperti biasa.

Bupati KSB, HW Musyafirin saat memberikan sambutan di acara kunjungan kerja Gubernur, Kapolda dan Kajati NTB di KSB, Jum’at (5/6)

“Bahkan dari kegiatan anjangsana kami selama Ramadhan ke seluruh wilayah KSB, cuma ada dua masjid yang memberlakukan pengaturan shaf sesuai protokol pencegahan Covid-19, yang lain tetap seperti biasa. Tapi bagi yang tidak ke masjid silahkan sholat di rumah, tidak ada pemaksaan,” ungkapnya.

Begitu pula pada pelaksanaan sholat Idul Fitri, Bupati mengaku sempat mengeluarkan edaran bisa sholat di masjid dan bisa di lapangan, tapi surat dimaksud tidak sempat dicabut. “Alhamdulillah. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini sangat sulit. Termasuk kami mendapat masukan dari berbagai komponen sebelum Forkopimda memutuskan,” jelasnya.

Sejumlah pertimbangan sebelum KSB memutuskan tidak menutup tempat ibadah dan pelaksanaan ibadah berjamaah, sambung bupati, antara lain bahwa secara geografis KSB merupakan daerah kantong, bukan daerah perlintasan. “Jadi yang sholat di masjid, mushollah cenderung orang-orang itu (sekitar lingkungan setempat), jadi teridentifikasi,” jelasnya.

Pertimbangan selanjutnya, mata rantai penyebaran / penularan Covid-19 di KSB sudah teridentifikasi yaitu mata rantai (cluster) Magetan. Itupun sejak awal kedatangannya (orang dari Clurster Magetan) sudah dipantau dan diblokir (karantina). “Jadi sudah teridentifikasi dan mampu kami kendalikan penularannya. Kemudian dukungan dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama yang menginginkan di sektor agama ini seperti biasa saja. Itulah yang menyebabkan kami sedikit berbeda dari apa kebijakan yang diambil pemerintah provinsi, kami mohon dimaafkan atas kondisi ini,” ucap Bupati kepada Gubernur.

Gubernur Zulkieflimansyah, menanggapi penjelasan tersebut, mengatakan setuju dengan apa yang disampaikan Bupati KSB. Ia menyatakan bahwa himbauan dari pemerintah provinsi NTB bersifat umum , karena disadari bahwa kondisi obyektif di setiap kabupaten / kota di NTB berbeda-beda.

“Kalau apa yang disampaikan oleh pak Bupati didengar oleh Kota Mataram saja, itu implikasinya berat sekali. Dengan wilayah yang penduduknya sangat banyak, kepadatannya tinggi tentu tidak relevan kalau satu kebijakan di KSB seragam dengan Mataram, Lombok Utara dengan Dompu, Bima dan kabupaten/kota lainnya. Karena itu kami sangat mengerti kalau ada perbedaan-perbedaan,” ucapnya.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.