PDPGR di KSB Dikupas Tuntas di Buku ‘Program Daerah Berbasis Gotong Royong di Indonesia’

KabarNTB, Sumbawa Barat – Inovasi Daerah dalam mewujudkan praktek tata kelola pemerintahan adalah merupakan salah satu agenda pembangunan nasional di Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejaheraan masyarakat dan peningkatan kinerja birokrasi dan daya saing daerah.

“Karena itu, diperlukan pemimpin daerah yang memiliki visi revolusioner, reponsif terhadap persoalan daerah, serta kreatif dan inovatif dalam mengembangkan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah,” ucap salah satu penulis buku ‘Pembangunan Daerah Berbasis Gotong Royong di Indonesia’, Syahrul Mustofa, Jum’at 26 Juni 2020.

Menurutnya, salah satu inovasi daerah yang cukup menarik di Provinsi NTB adalah inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dibawah kepemimpinan Bupati Dr. Ir HW Musyafirin MM dan Wakil Bupati, Fud Syaifudin ST. Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilantik pada tahun 2016 ini berhasil membuat sejumlah gebrakan baru, diantaranya mengembangkan model pembangunan daerah berbasis gotong royong dengan nama Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong atau dikenal dengan PDPGR.

Buku ‘Program Daerah Berbasis Gotong Royong di Indonesia’ yang mengupas tuntas program PDPGR, salah satu program unggulan di Kabupoaten Sumbawa Barat

Inovasi berupa PDPGR inilah yang dikupas tuntas Syahrul Mustofa dalam bukunya, ‘Pembangunan Daerah Berbasis Gotong Royong di Indonesia’ terbitan Guepedia.

Menurutnya, yang unik dan menarik dari PDPGR adalah : Pertama, adanya mekanisme baru dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholders di semua desa hingga ketingkat RT, melalui wadah baru yakni Forum Yasinan. Selain mekanisme yang sudah lama yakni Musrenbangdes/Musrenbangkel.Inovasinya, dalam Forum Yasinan ini, semua orang diberikan kebebasan untuk menyampaikan segala aspirasinya, bahkan masyarakat dapat “mengadili” pejabat publik yang kinerjanya buruk, dan seketika itupula dilakukan perbaikan.

Kedua, dalam PDPGR, pengentasan kemiskinan daerah dilakukan secara bersama-sama, eksekutif, legislatif bersama dengan warga masyarakat di tingkat desa/kelurahan melalui serangkaian program pemberdayaan masyarakat, mulai dari rehab rumah hingga fasilitas jamban dikerjakan bersama masyarakat—sehingga masyarakat selain menjadi obyek sekaligus subyek pembangunan—ikut terlibat langsung melaksanakan kegiatan daerah.

Ketiga, dalam program PDPGR, terdapat banyak program yang memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin, seperti adanya program jaminan kesehatan bagi warga miskin dari daerah, pemberdayaan UMKM, bantuan fakir miskin dan lansia, penyandang disabilitas, pemberdayaan petani, nelayan dan sebagainya—program tersebut diberikan dalam rangka upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga visi, misi dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah KSB telah sejalan dengan visi negara kesejahteraan (welfare state) Pancasila.

“Bahkan, Bupati dan Wakil Bupati KSB mampu untuk menterjemahkan dan mewujudkan cita-cita dari para pendiri bangsa Indonesia Ir. Soekarno-Hatta yang mengkehendaki agar Indonesia merdeka adalah Indonesia dengan landasan “Negara Gotong Royong” berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Inilah salah satu kelebihan dari Program Pembangunan Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, karena sebelumnya “Negara Gotong Royong’ masih sebatas gagasan ideal dan cita-cita, namun dengan adanya PDPGR cita-cita dan harapan para pendiri bangsa dapat diwujudkan di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB dan menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki Perda Pembangunan Daerah Pemberdayaan Gotong Royong,” bebernya.

Syahrul juga menyatakan apresiasi terhadap PDPGR yang ternyata mampu meretas kemiskinan secara cepat sehingga dapat menjadi pendekatan atau jalan baru bagi daerah lainnya di Indonesia untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, PDPGR juga berhasil merubah model atau tradisi pengelolaan pembangunan daerah dari teknokratik-birokratis menjadi berbasis kerakyatan dengan musyawarah mufakat, serta nilai-nilai keihlasan, kejujuran dan kesungguhan, serta secara perlahan-lahan mengembalikan jati diri demokrasi Indonesia, dari demokrasi “liberal” ke “demokrasi gotong royong” sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.

Selain Syahrul Mustofa, dua orang penulis lain, yakni Akhairudin dan Halikin juga ikut terlibat dalam penulisan buku yang mengupas tentang bagaimana model pembangunan berbasis gotong royong, kebijakan dan program pembangunan berbasis gotong royong serta berbagai praktek best practices yang dihasilkan dari inovasi model pembangunan daerah berbasis gotong royong ini.

Buku ‘Pembangunan Daerah Berbasis Gotong Royong di Indonesia’ saat ini sudah bisa dibeli di toko-toko buku terdekat atau bisa dipesan melalui website : www.guepedia.com dengan harga Rp 106.000.

“Harapan kami, buku ini akan dapat memberikan referensi bagi stakholder di semua daerah untuk mengembangkan model pembangunan daerah berbasis gotong royong, para kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia memiliki semangat untuk melakukan inovasi daerah, dan dari buku ini diharapkan pula pemerintah pusat dapat mempelajari dan menjadikan bahan PDPGR sebagai model-kebijakan baru pembangunan daerah di Indonesia,” demikian Syahrul Mustofa.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.