Pimpinan DPRD KSB Kritik RUU Cipta Kerja, Abidin : Mengancam Otonomi Daerah!

KabarNTB, Sumbawa Barat – Rancangan Undang-undang Ciora Kerja yang saat ini sedang dibahas DPRRI, dinilai mengancam otonomi daerah dan terkesan dipaksakan untuk memuluskan kepentingan pemilik modal.

“Sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah (DPRD), saya melihat RUU tersebut berpotensi memangkas Otonomi Daerah dengan penarikan berbagai wewenang daerah ke Pusat,” ungkap Abidin Nasar SP, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), dalam pernyataan resmi, Rabu 24 Juni 2020.

Abidin Nasar, Wakil Ketua DPRD KSB dari Fraksi PKS

Menurut Abidin, dari seluruh materi muatan RUU, terdapat pendelegasian lebih kurang 465 kali ke Peraturan Pemerintah. Menurutnya, terdapat beberapa bidang isu yang penting untuk segera disikapi antara lain: lingkungan hidup, penataan ruang, pertambangan mineral dan batu bara, perkebunan, kehutanan, kelautan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketenagalistrikan dan keanekaragaman hayati.

“Selain itu, ada aspek pengaturan yang bersifat lebih umum yang juga penting untuk disikapi seperti perizinan berbasis risiko dan administrasi pemerintahan,” jelasnya.

Ia mengimbau DPRRI dan Gubernur, Bupati, Walikota untuk bersuara memenyikapi RUU dimaksud.

“Kami berharap kepada “Senior” kami di DPR RI untuk melihat RUU ini sebagai sebuah ancaman Otonomi Daerah dan bagi teman-teman di daerah (Gubernur, Bupati, Walikota dan DPRD) untuk “bergerak” memperjuangkan hak otonomi daerahnya,” ucap Abidin.

Seperti diketahui RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. RUU Cipta Kerja yang ditujukan untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian nasional ini dikritik oleh berbagai komponen masyarakat, karena terdapat beberapa perbedaan dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.