AMNT Masih Tunggu Respon Pemerintah Soal Penundaan Pembangunan Smelter

KabarNTB, Sumbawa Barat – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) masih menunggu respon dari pemerintah pusat, terkait permintaan penundaan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (Smelter) di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada akhir April lalu, perusahaan ini telah bersurat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta penundaan pelaksanaan pembangunan smelter selama 18 bulan dengan alasan kondisi pandemi Covid-19.

Pabrik consentrator PTAMNT di Tambang Batu Hijau (foto: amnt.co.id)

“Sejauh ini kami masih tunggu update dari pemerintah (terkait permohonan penundaan),” ungkap Manager Corporate Head of Corporate Comunication PTAMNT, Kartika Octaviana kepada KabarNTB, Kamis siang 9 Juli 2020.

Meski dalam status masih menunggu respon pemerintah, namun PTAMNT, kata Kartika Octaviana, tetap melaksanakan berbagai kegiatan terkait rencana pembangunan smelter dengan kapasitas 1,3 juta ton itu.

“Kita tetap mengusahakan apa yang bisa diusahakan, seperti cut and fill land (penataan lahan di rencana lokasi pabrik smelter di Kecamatan Maluk),” imbuhnya.

Terpisah, Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, menyatakan bahwa permintaan penundaan dari PTAMNT itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Jika permintaan penundaan itu disetujui, berarti proses pembangunan smelter akan molor dari yang dijadwalkan sebelumnya. Bupati menyatakan, pemerintah daerah (KSB) pada prinsipnya mendukung sikap pemerintah terkait masalah ini. “Tapi kalau kaitannya dengan perpanjangan ijin, itu provinsi yang memutuskan, karena kita tidak punya kewenangan disitu,” ucapnya.

“Tapi tentu kita berharap lebih cepat lebih bagus (pembangunan smelter dilaksanakan), supaya betul-betul RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020 – 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi yang menetapkan kawasan industri di KSB bisa terealisasi. Itu sih harapan kita,” tandas Bupati.

Bupati juga menyatakan meski belum ada kepastian mengenai penundaan itu, kegiatan di rencana lokasi pembangunan smelter di Kecamatan Maluk tetap berjalan, termasuk juga kegiatan pembebasan lahan. Bahkan seluruh lahan yang berada di lokasi inti pabrik smelter di Otak Keris sudah hampir rampung dibayar.

“Memang ada satu orang yang belum dibayar, tapi masalahnya yang bersangkutan tidak mau (menerima pembayaran). Prinsipnya, kalau soal harga (sesuai perhitungan apraisal) sudah mau. Tapi yang bersangkutan minta kepastian tentang kesempatan berusaha, minta keluarganya dipekerjakan, ini yang masih dalam proses negosiasi,” paparnya.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.