Pilkada di Masa Pandemi, Ini Aturan Kampanye Bagi Pasangan Calon

KabarNTB, Sumbawa – Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi metode kampanye yang bisa dilaksanakan pasangan calon dalam masa pandemi Covid-19. Sebelunnya KPU telah merbitkan sejumlah regulasi terkait pelaksanaan Pilkada selama masa pandemi covid-19, yani PKPU 6 tahun 2020, PKPU 10 Tahun 2020 dan PKPU 13 Tahun 2020 hingga PKPU 11 Tahun 2020 perubahan PKPU 4 Tahun 2017.

“Dengan ditetapkannya Peraturan ini berdampak pada pembatasan metode Kampanye yang bisa dilakukan oleh setiap pasangan calon dan berlakunya penerapan protokol pencegahan penularan covid19 untuk semua metode Kampanye dimanapun dan kapanpun,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa, Muhammad Ali, Senin 28 September 2020.

Ia menjelaskan, PKPU Nomor 13 tahun 2020 pasal 88C menyatakan bahwa kampanye kegiatan lain sudah dilarang seperti rapat umum, kegiatan kebudayaan konser musik, pentas seni, panen raya, kegiatan olaharaga, perlombaan dan kegiatan sosial. Sebelumnya metode kampanye ini dapat dilakukan sesuai pasal 41 PKPU 4 Tahun 2017.

Komisioner KPU Sumbawa, Muhammad Ali

“Pembatasan dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pilkada di 270 daerah seluruh Indonesia, lebih khususnya di Kabupaten Sumbawa, semua pasangan calon, tim kampanye, petugas kampanye, relawan kampanye atau semua pihak dapat menjalankan protokol pencegahan dan pengendalian covid19,” ucapnya.

Sedangka metode Kampanye yang dapat dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan partai politik pengusung dari tanggal 26 September hingga 5 Desember (71 hari) hanya pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK, iklan media cetak, iklan elektronik, iklan radio, iklan media sosial, kampanye melalui media sosial dan media daring sebagaimana diatur dalam pasal 63 PKPU 13 tahun 2020.

Kampanye Pertemuan Terbatas, tatap muka dan dialog sebagaimana diatur dalam pasal 58 PKPU 13 Tahun 2020, wajib dilaksanakan dalam ruangan atau gedung, paling banyak peserta maksimal 50 tamu undangan dengan menerapkan protokol covid19 minimal menggunakan masker, jaga jarak, sanitasi, alat pengecekan suhu tubuh, dan handsanitizer ditempat kampanye.

“Dan seandainya kampanye tidak dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka langsung, pasangan calon atau tim kampanye bisa melalui media sosial dan media daring,” imbuh Ali.

Ia menegaskan, penerapan protokol covid19 selama penyelenggara Pilkada wajib diterapkan oleh pasangan calon, tim kampanye, partai politik dan peserta kampanye. Hal ini diperkuat dengan penandatanganan kesepakatan bersama penerapan protokol covid19 pada tanggal 24 September bersamaan dengan pengundian nomor urut pasangan calon. Sehingga bagi pasangan calon yang tidak menerapkan protokol covid19 akan ada sanksi, pembubaran oleh Bawaslu bahkan berpotensi pidana. “Tentu kami berharap pasangan calon secara seksama dapat menjalankan kewajiban, larangan dan kampanye sesuai jadwal yang telah disepakati bersama,” katanya.

Penandatanganan kesepakatan penerapan protokol covid19 oleh semua pasangan calon Pilkada sumbawa 2020 merupakan pengejewantahan untuk materi kampanye dan materi debat publik seperti visi, misi dan program hingga kebijakan seandainya pasangan calon terpilih nanti sebagai bupati dan wakil bupati Sumbawa sebagaimana diatur dalam pasal 59 PKPU 13 tahun 2020.

Pasal 63 PKPU 11 tahun 2020, mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/kota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin kampanye sebagaimana peraturan yang berlaku.Gubernur atas izin mendagri, bupati dan wakil atas izin gubernur, DPR/DPRD atas izin pimpinan DPR/DPRD atau pimpinan fraksi. Surat izin disampaikan kepada KPU Sumbawa paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye.

“Kami imbau kepada seluruh pemilih “NAKALUPA SIA NYOBLOS TANGGAL 9 DESEMBER” dan Pegawai Negeri Sipil agar gunakan hak pilih, tetap netral dan profesional, tidak terlibat langsung dalam politik praktis agar tidak diduga melanggar kode etik, prilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik,” demikian M Ali.(JK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.