Tim Percepatan Verifikasi Bukti Kepemilikan Lahan Warga di KEK Mandalika

KabarNTB, Lombok Tengah – Tim Verifikasi Satgas Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, melakukan pengecekan dan analisis terhadap bukti kepemilikan lahan warga dalam sengketa lahan dengan PT ITDC. Hal itu dilakukan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dalam penyelesaian klaim warga terhadap lahan area Sirkuit MotoGP Mandalika, Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Ketua Tim Verifikasi Satgas Percepatan Pembangunan KEK Mandalika AKBP Awan Haryono, saat kegiatan klarifikasi dan verifikasi di Hotel Puri Rinjani Kuta, Sabtu 17 Oktober 2020, menegaskan bahwa pihaknya bertugas melakukan pengumpulan data dan cek lokasi lahan yang di klaim warga sesuai rekomendasi Komnas HAM.

Tim percepatan melakukan tinjauan lapangan dalam rangka verifikasi bukti kepemilikan lahan masyarakat di KEK Mandalika Lombok Tengah

“Hari ini kita melakukan cek lokasi dan analisa bukti yang diserahkan warga. Ada sembilan lokasi yang dilakukan pengumpulan data dan cek lokasi lahan. Ini merupakan hasil rekomendasi Komnas HAM,” ungkapnya.

Dijelaskan, total lahan yang dilakukan verifikasi lanjutan sesuai rekomendasi Komnas HAM sekitar 15 titik termasuk yang lama. Namun, baru sembilan titik yang didapat, sehingga akan terus berlanjut selama tiga hari ke depan.

“Verifikasi belum, kita masih kumpulkan bukti dari warga untuk dianalisa. Baru kemudian dilakukan verifikasi. Sebenarnya total semua memang yang mengklaim ada 15, tapi sembilan ini yang baru, sementara sisanya memang sudah dilakukan verifikasi sebelumnya,” sebutnya.

Dikatakan bahwa, bukti yang diserahkan warga untuk dilakukan verifikasi hanya berupa sporadik dan Surat Kepemilikan Tanah (SKT). Dimana untuk tindak lanjutnya pada Senin 19 oktober 2020 akan dilakukan kegiatan lanjutan yang direncanakan di Ballroom Hotel Santika Mataram dengan mengundang ahli Ilmu Hukum Perdata dan ahli Pertanahan. “Tidak ada yang menyerahkan bukti sertifikat,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Lombok Tengah AKBP Esty Setyo Nugroho, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa terkait rencana pengosongan lahan, pihaknya masih menunggu arahan dari Gubernur NTB dan pihak ITDC.

“Kita hanya mengamankan. Kapan dilakukan pengosongan, tergantung permintaan dari ITDC,” katanya.

Terkait hal tersebut, Ahmad Muzakir yang merupakan kuasa hukum salah satu warga setelah menyerahkan bukti kepemilikan milik kliennya mengatakan, pihkanya tetap menghormati proses dan prosedur, sehingga pihaknya selalu membuka diri untuk bernegosiasi sesuai rekomendasi Komnas HAM.

“Kita ingin selesaikan pembayaran sesuai appraisal. Sebenarnya tidak ada alasan meminta warga menggugat, kita ingin ada solusi,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto, mengimbau kepada semua pihak terkait, dalam penyelesaian semua masalah tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat, sehingga kondusifitas wilayah di Nusa Tenggara Barat khususnya di KEK Mandalika tetap terjaga.

“Kami mengimbau segenap pihak agar membuka diri untuk musyawarah dan mufakat. Mari kita jaga kondusifitas daerah kita tetap aman, sehingga apa yang kita hajatkan dengan adanya Sirkuit MotoGP itu, bisa kita dapatkan manfaatnya,” kata Artanto.(NK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.