Tidak Disiplin, Seorang Anggota Polresta Mataram Dipecat dari Kepolisian

KabarNTB, Mataram РSeorang anggota Polresta Mataram, Brigadir RDM diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) karena kerap tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Upacara pemecatan terhadap Brigadir RDM dilaksanakan di lapangan upacara Polresta Mataram, Senin pagi 18 Januari 2021 dan dihadiri PJU Polresta Mataram, Kapolsek jajaran, seluruh personel dan ASN Polresta Mataram.

PTDH digelar tanpa kehadiran anggota yang dipecat (In Absensia). Hanya foto Brigadir RDM dibawa oleh personel Polresta Mataram saat upacara PTDH dilaksanakan. Melalui upacara PTDH, Brigadir RDM sah tidak lagi menjadi anggota Polri.

“Upacara PTDH ini merupakan satu hal yang tidak saya sukai dan tidak membanggakan bagi saya selaku Pimpinan di Polresta Mataram. Saya lebih bangga memberikan Reward kepada Anggota yang berprestasi”, terang Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi, di upacara PTDH.

Seorang personel membawa foto Brigadir RDM yang mendapat hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polisi (PTDH) dalam upacara PTDH yang dipimpin langsung Kapolresta Mataram, Kombes Pol Heri Wahyudi Senin pagi (18/1)

Kapolresta menyampaikan PTDH yang dilaksanakan itu merupakan salah satu wujud dan bentuk realisasi komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi tegas, berupa sanksi hukuman bagi anggota yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin maupun kode etik Kepolisian.

Brigadir RDM sendiri telah melanggar pasal 3 huruf g, pasal 4 huruf d, pasal 5 huruf a, PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Sebelum di putus untuk diberhentikan dari Dinas Kepolisian secara tidak dengan hormat, yang bersangkutan telah menjalani Sidang Disiplin sebanyak 4 kali. Sidang disiplin pertama di laksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019. Sidang disiplin kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019. Sidang disiplin ketiga dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2020.

Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 dan telah ditetapkan Hukuman berupa penundaan Pendidikan dan Penundaan KGB (Kenaikan Gaji Berkala). Terakhir Sidang Kode Etik di laksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 dengan putusan Rekomendasi PTDH.

Yang bersangkutan telah meninggalkan tugas serta tidak masuk kantor lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut dan telah memiliki KHD (Keputusan Hukuman Disiplin) sebanyak 4 kali. Itulah yang menyebabkannya dianggap layak mendapat rekomendasi untuk di PTDH dari Dinas Kepolisian. Rekomendasi itu dikuatkan dengan Surat Keputusan Kapolda NTB Nomor: Kep/810/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, tentang PTDH Brigadir RDM.

Kapolresta berharap kedepan tidak ada lagi upacara PTDH dan semua personel dapat mengambil hikmah serta pelajaran dari kasus yang dialami Brigadir RDM.

“Saya ingatkan tolong di camkan, saya minta ini yang terakhir bagi kita semua, tidak berat menjadi anggota Polri, cukup bekerja dengan baik, laksanakan tugas yang diemban dengan disiplin dan jangan lakukan pelanggaran apalagi mencoreng nama baik institusi,” tegas Kombes Heri.(JK/NK)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.