Komisi II DPRD KSB Akan Menginisiasi Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan

KabarNTB, Sumbawa Barat – Komisi II DPRD Sumbawa Barat, akan menginisiasi terbitnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan pangan yang aman, sehat, dan halal untuk masyarakat dalam bentuk peraturan daerah (Perda) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Sumbawa Barat.

“Kedepan ini akan menjadi salah satu Raperda inisiatif DPRD yang akan kami perjuangkan menjadi perda”, ungkap Ketua Komisi II DPRD, Sumbawa Barat, Aheruddin Sidik, kepada KabarNTB Jum’at 05 Februari 2021.

Politisi Partai Keadilan Persatuan Indonesia itu, mengatakan rancangan perda inisiatif ini dihajatkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, termasuk juga ketersediaan pangan yang aman sehat dan halal, serta dampak ekonomi bagi masyarakat pelaku usaha peternakan.

Ilustrasi ternak

“Selain itu, wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan serta kesehatan hewan perlu dikembangkan melalui kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” beber Aher.

Menurutnya, Raperda peternakan dan kesehatan hewan ini akan lebih mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan.

Raperda dimaksud juga akan mengatur secara khusus berbagai hal lainnya menyangkut peternakan. Antara lain peredaran hewan tidak halal di pasaran agar sedapat mungkin dapat diminimalisir dan memastikan kesehatan hewan ternak layak untuk diperjualbelikan.

Imbas lain dari peternakan yang telah banyak berkembang antara lain peternakan ayam, kambing, sapi dan kerbau, misalnya permasalahan bau dan pencemaran juga akan diatur.

Komisi II, sambung Aher, saat ini sedang berkonsultasi dengan pihak terkait, termasuk melakukan study banding kepada daerah yang sudah memiliki Perda tentang peternakan ini, serta meminta masukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi NTB.

“Insyaallah kajian Naskah Akademik dan draf rancangan peraturan daerahnya akan kami tuntaskan di pertengahan tahun 2021 sebagai salah satu tahapan dan syarat untuk di usulkan menjadi rancangan peraturan daerah (perda),” demikian Aher.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.