Komisi II DPRD KSB Minta Dinas Rumpun Hijau Tuntaskan Masalah Hama dan Asuransi

KabarNTB, Sumbawa Barat – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbaewa Barat kembali mengalokasikan anggaran untuk asuransi tanaman padi petani yang terserang hama di tahun 2021 ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Sumbawa Barat, Suhadi SP dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan klarifikasi Dinas Rumpun Hijau bersama Komisi II DPRD Sumbawa Barat, Kamis 04 Februari 2021.

“Tahun 2021 Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian telah menyiapkan asuransi untuk tanaman padi yang akan dibagikan secara proporsional di semua kecamatan melalui Kepala BPP dan Petugas POPT se-Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan untuk tanaman jagung masih secara swadaya oleh petani,” ungkap Suhadi.

Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Barat, Aheruddin Sidik

Suhadi menjelaskan, saat ini memang sedang terjadi serangan hama penyakit tanaman padi dan jagung di sejumlah wilayah. Serangan hama terjadi pada wilayah tertentu, namun dalam skala kecil dan dapat ditangani oleh petugas Penegendali Organisme Penggangu Pertanian (POPT).

Adapun wilayah yang terserang diantaranya, wilayah Kecamatan Brang Rea terjadi Busuk Batang, di Talonang Baru Kecamatan Sekongkang busuk batang pada tanaman jagung, di wilayah Benete dan Pasir Putuh Kecamatan Maluk diserang hama tikus dan belalang, Kecamatan Jereweh , serangan tikus dan padi merah. Sementara di Kecamatan Seteluk serangan hama putih palsu, kresek dan busuk leher.

“Serangan Hama disebabkan oleh intesitas curah hujan yang tinggi dan kurang baiknya saluran drainase,” jelasnya.

Terkait dengan penanganan dan pengendalian hama dan penyakit di tingkatan lapangan, Dinas Pertanian bersama Petugas PPL bersama POPT sudah bekerja maksimal. Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran hama dan penyakit adalah dengan melakukan system tanam selingan (mengatur pola taana). “Sedangkan khusus di wilayah Brang Rea selama ini sepanjang tahunnya menanam varietas padi, merupakan salah satu factor penyebab terjadi serangan hama dan penyakit yang terjadi tiap tahunnya,” jelas Suhadi.

Sebagai langkah penanganan hama dan penyakit, Dinas Pertanian, sambungnya, juga telah menyediakan dan membagikan obaat- obatan baik dalam bentuk pestisida dan fungisida walaupun dalam jumlah terbatas.

Dalam RPD tersebut, juga diusuarakan harapan dari BPP (Balai Penyulur Pertanian) untuk menambah personil BOPT di tiap kecamatan dan membuat demplot. Hal ini bertujuan agar Petani bisa diberi wawasan tentang pertanian lebih maksimal.

Ketua Komisi II, Aheruddin Sidik yang memimpin RDP, dalam kesimpulan yang dibacakannya, meminta Dinas Pertanian untuk melakukan penanganan secara intensif terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pertanian secara cepat dan tepat. Dalam hal ini dinas terkait diminta untuk memaksimalkan peran dan fungsi BPP didalam melakukan tugas pembinaan dan penyuluhan Pertanian.

“Dinas Pertanian untuk pro-aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Petani terkait dengan syarat-syarat kwalitas produk pertanian yang mempengaruhi harga-harga produk dengan mempedomani PERMENDAG Nomor: 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan Tingkat Konsumen,” ujar Aher.

Terkait masalah asuransi, Komisi II meminta Dinas Pertanian untuk menuntaskan permasalahan klaim asuransi dari para petani di Kabupaten Sumbawa Barat yang belum terbayarkan ke Jasindo .

“Kami harapkan dinas terkait (Dinas Pertanian, Disperindag dan Dinas Ketahana Pangan) untuk saling bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak Bulog dalam rangka mengawal harga produk pertanian khususnya padi dan jagung,” imbuh Aher, sembari menyatakan bahwa Komisi II akan melakukan tinjauan lapangan ke Kecamatan Sekongkang sebagai respon laporan dan harapan masyarakat terkait sejumlah persoalan menyangkut pertanian.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.