Warga Kiantar Poto Tano Dukung Rencana Pembangunan Bandara

KabarNTB, Sumbawa Barat – Warga Desa Kiantar Kecamatan Poto Tano, mendukung sepenuhnya rencana pembangunan bandar udara (Bandara) di wilayah setempat. Dukungan itu diungkapkan dalam kegaitan sosialisasi rencana pembangunan Bandara yang dihadiri Bupati, HW Musyafirin dan Penjabat Sekda KSB, Amar Nurmansyah, di kantor desa setempat, Selasa, 6 April 2021.

Dukungan itu disampaikan Kepala Desa Kiantar Hasbullah yang mewakili masyarakat. Ia mengaku bersyukur atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menempatkan Bandara di desa tersebut. “Kami bersyukur dengan telah ditetapkannya Desa Kiantar sebagai lokasi pembangunan Bandara. Kami berharap dengan adanya Bandara, Desa kami akan cepat maju dan sejahtera,” ungkap Hasbullah.

Kegiatan sosialisasi rencana pembangunan Bandara di Desa Kiantar kecamatan Poto Tano

Bupati HW Musyafirin, menyampaikan, kedatangannya ke Desa Kiantar adalah untuk menyamakan persepsi antar pemerintah dengan masyarakat agar proses pembangunan Bandar Udara di Desa Kiantar bisa berjalan dengan lancar. “Kita satukan persepsi dan pikiran, agar tindakan kita kedepan akan sama dan seragam. Hal ini penting terlebih untuk membangun infrastruktur yang besar. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik dan Insya Allah menjadi akhir yang baik. Kita bangun kesepahaman sehingga kita tidak mudah dirasuki oleh informasi yang tidak benar dan menjadi fitnah,” kata Bupati.

Bupati menjelaskan, dalam Dokumen Tata Ruang Kabupaten Sumbawa Barat ada tiga alternatif lokasi untuk dibangun bandar udara yaitu di wilayah Sekongkang, Taliwang dan Poto Tano. Namun setelah dilakukan studi kelayakan, yang memungkinkan untuk dibangun Bandar udara adalah Kecamatan Poto Tano khususnya di Desa Kiantar. “Posisi bandar udara rencananya berada pada lahan dibelakang Kantor Desa Kiantar. Landasan pacu direncanakan Sepanjang 2,1 Km dengan lebar 300 meter,” ungkap Bupati.

Terkait pembebasan lahan masyarakat, Bupati menekankan bahwa akan ada tim yang ditugaskan untuk menangani penentuan harga lahan yaitu Tim Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) atau yang lebih dikenal dengan tim Apraisal. Tim ini merupakan Tim independen yang diberikan mandat untuk melakukan penilaian terhadap lahan yang akan dibebaskan.

“Kehadiran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang akan dirugikan dalam hal proses pembebasan lahan nantinya,” tegas Bupati.

Kegiatan ditutup dengan pernyataan sikap warga desa Kiantar tentang kesiapan untuk mendukung pembangunan bandara.(EZ/*)

iklan

Komentar