ASN Perempuan Pencetak Sejarah; Antara Kualitas Pelayanan Publik atau Lepas Jabatan

Publik Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dibuat kagum, ada pula yang bertanya-tanya ketika pada Mutasi penutup tahun 2018, 31 Desember lalu, Bupati HW Musyafirin melantik Ferial, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Reaksi publik wajar muncul, karena Ferial merupakan ASN pencetak sejarah. Ia merupakan wanita pertama dalam kurun waktu 15 tahun sejak KSB terbentuk pada 2003, yang berhasil menduduki jabatan Eselon II sebagai Kepala Dinas. Mantan Kabag Organisasi Setda KSB itu sebelumnya telah bolak balik menempati sejumlah jabatan eselon III.

Pengangkatan Ferial tentu berimplikasi tanggungjawab. Begitu resmi dilantik, Ia harus menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di dinas yang sekarang dipimpin.

Bupati KSB, HW Musyafirin menyaksikan penandatangan pakta integritas oleh Ferial, Kepala Dinas LH. Pakta integritas itu berisi komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus kesiapan mundur dari jabatan jika tidak mampu

Ya. Dinas LH merupakan salah satu dari tujuh dinas di lingkup Pemda KSB yang mendapat skor sangat rendah dari Ombudsman RI dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009.

Hasil penilaian sepanjang tahun 2018 itu, diserahkan ke Pemda KSB hanya beberapa hari pasca Ferial dilantik.

Dari 4 jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dinas terkait, Ombudsman hanya memberi nilai masing-masing 10,50. Skor ini sangat rendah jika dilihat dari total skor sempurna yang diberikan Ombudsman untuk setiap item pelayanan publik yang dinilai (100).

Bupati HW Musyafirin, bukan hanya memberi deadline tiga bulan kepada tujuh kepala dinas yang skornya rendah dan meminta mereka mundur jika tidak sanggup. Bupati juga menyoroti secara khusus perihal pelayanan publik di DLH.

Di rapat tindaklanjut hasil penilaian Ombudsman di Graha Fitrah, Selasa 8 Januari 2019, Bupati terang-terangan mengungkap ada masalah serius dalam pengurusan ijin pengolahan sampah, rekomendasi Amdal, rekomendasi UPL UKL, serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilayani DLH.

“Ini harus diperhatikan. Jangan sampai ada yang bermain – main lagi dalam proses perijinan ini. Buat SOP, sosialisasikan dan bila perlu gunakan sistem jemput bola,” katanya mewanti – wanti.

Ferial sendiri, ketika mendapat kesempatan bicara di hadapan Bupati, menyinggung soal kondisi kantor DLH yang tidak memadai untuk memberikan pelayanan maksimal.

Ia mengaku sangat kesulitan dengan kondisi gedung yang sekarang ditempati. Bahkan loket pendaftaran dan ruang tunggu yang merupakan fasilitas standar pelayanan juga tidak dimiliki.

“Satu ruangan menumpuk bercampur dengan bahan kimia untuk Amdal dan lain-lain,” ungkapnya.

Selain fasilitas gedung, Ia juga mengeluhkan sarana penunjang pelayanan di lapangan seperti armada pengangkut sampah, mobile crane untuk perbaikan lampu penerang jalan, hingga biaya operasional. Truck sampah hanya tiga unit dan dioperasikan di kecamatan. Sementara dalam kota Taliwang hanya beroperasi Tosa. Sedangkan mobile crane, dari dua unit yang dimiliki semua dalam keadaan rusak.

“Ini juga menyangkut BBM dan peralatan lainnya yang harus melalui Badan Aset. Padahal tidak jarang terjadi sesuatu yang urgent atas armada kami. Kami mohon dukungan pak bupati terkait armada sampah ini. Kalau bisa untuk onderdil-onderdil tidak usah melalui aset,” urainya.

Bupati HW Musyafirin merespon keluhan Ferial. Ia langsung menginstruksikan Sekda menindaklanjuti keluhan itu.

Tantangan pertama ini beresiko Ia mesti rela melepas jabatan jika tidak sanggup ditunaikan. Memang bukan hanya bagi Ferial sendiri. Tetapi sebagai ASN perempuan pencetak sejarah dalam birokrasi KSB dan dukungan serta kepercayaan sangat besar dari kepala daerah, tentu akan menjadi pertanyaan besar jika gagal. Publik juga pasti menyayangkan jika sejarah yang sudah tertulis akan tercoreng karena ‘penciptanya’ harus mundur dari jabatan karena tidak mampu menghadapi tantangan.

Dan Ferial telah menyatakan sanggup, ketika bersama tujuh Kadis lainnya menandatangani pakta integritas dihadapan Bupati.(*)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.