Bawaslu KSB Warning Peserta Pemilu : Jangan Lakukan Money Politik!

KabarNTB, Sumbawa Barat – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Sumbawa Barat mengingatkan semua pihak untuk dapat menahan diri tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam pemilu terutama di masa tenang yaitu tanggal 14-16 April 2019.

“Diharapkan kepada peserta Pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran yang biasanya terjadi dimasa tenang, seperti jual beli suara (money politik). Pelaku money politik diancam hukuman dan denda yang sangat berat,” tegas Ketua Bawaslu KSB, Karyadi SE.

Sesuai Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 278 ayat 2 (larangan), selama masa tenang, pelaksana, peserta dan/tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung.

Karyadi SE, Ketua Bawaslu NTB

Ketentuan pidananya terdapat di pasal 523 ayat 2 dengan ancaman penjara paling lama 4 Tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.

“Kami juga meminta media cetak media elektronik untuk tidak melakukan kampanye di masa tenang demi terwujudnya pemilu damai aman kondusif dan berintegritas. Kami mengajak semua masyarakat termasuk media untuk senantiasa memberikan pencerahan dan pemberitaan yang bermutu buat masyarakat kita di Sumbawa Barat,” imbuh Karyadi.

Memasuki masa tenang, Karyadi menyatakan Bawaslu telah menginstruksikan ke Panwas kecamatan, Panwas desa dan pengawas TPS untuk melakukan patroli rutin selama 3 hari.

Sebelumnya, Bawaslu bersama Sat Pol PP KSB melakukan pembersihan alat peraga kampanye dan bahan kampanye mulai pukul 00.01 dini hari pada tanggal 14 -16 April 2019. Pembersihan alat peraga kampanye itu dilaksanakan semua wilayah.

Berikut ini adalah larangan dan ketentuan Pidana selama masa tenang:

1. Dilarang Melakukan Kampanye di masa Tenang. Sanksi terhadap larangan ini diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. Membersihkan alat peraga dan bahan kampanye koordinasi dengan pol PP dan kepolisian serta TNI di berbagai tingkatan

3. Awasi dan laporkan praktik politik uang. Sanksi terhadap larangan ini diatur dalam Pasal 523 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyatakan bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung diancam dengan Pidana Penjara paling lama 4 (empat) tahun paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

4. Lawan dan waspadai politisasi sara
5. Kades dan perangkat desa dilarang kampanye seperti ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 490 bahwa Setiap Kepala Desa atau s ebutan lain yang dengan sengaja membuat Keputusan dana/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye, dipidan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

6. Dilarang menghalang-halangi seseorang untuk menyalurkan hak pilihnya. Sanksi terhadap larangan ini diatur dalam Pasal 498 UU Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

7. Dilarang mengumumkan hasil survey. Sanksi terhadap larangan ini diatur dalam Pasal 509 UU Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2) pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

“Penindakan pelanggaran pemilu merupakan komitmen bawaslu untuk mewujudkan keadilan pemilu, untuk itu bawaslu bekerja bukan karena ada kepentingan, setiap laporan yang masuk akan kami perlakukan sama,” tegas Karyadi.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.