Bumdes Butuh Sinergi Lintas Sektoral!

KabarNTB, Sumbawa Barat – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa Barat akan membentuk tim penguatan inkubasi untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Pembentukan tim ini merupakan salah satu rekomendasi dari Focus Group Discussion (FGD) Rule Model Desa Incubator Bumdes yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Kesehatan KSB, Rabu 6 Maret 2019.

“Tim akan melibatkan akademisi, praktisi, Pers, LSM, instansi terkait dan tentunya masyarakat desa yang menjadi ujung tombak perkembangan Bumdes,” ujar Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan TTG DPMD KSB, Trisman ST.

Di FGD sendiri, terungkap sejumlah kendala dalam pengembangan Bumdes di Sumbawa Barat. Mulai dari tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya Bumdes, kemampuan personil pengelola Bumdes, akses ke permodalan yang terbatas juga dukungan pemerintah yang masih minim.

FGD Rule Model Desa Inkubasi Bumdes

Para peserta FGD sepakat bahwa lembaga lintas sektoral memiliki tanggungjawab yang sama untuk turut ambil bagian dalam pembangunan dan pengembangan Bumdes. Pemetaan potensi desa yang ada di KSB mutlak dibutuhkan untuk memastikan potensi masing-masing desa untuk dikembangkan.

Ada pula usulan agar dibentuk konsorsium Bumdes yang melibatkan beberapa desa yang memiliki potensi yang sama dalam satu kecamatan. Usulan ini berangkat dari kondisi dimana sejumlah desa memiliki potensi sama.

Misalnya di Kecamatan Brang Rea yang potensinya berupa hasil pertanian (gabah). Selama ini, meski produksi gabah mengalami peningkatan, tetapi harga jualnya fluktuatif. Petani bahkan cenderung rugi karena di musim panen raya, apalagi bertepatan dengan musim hujan, harga turun. Sementara disatu sisi biaya produksi meningkat.

Dengan memperkuat Bumdes lewat pembentukan konsorsium, kedepan produksi gabah yang melimpah itu bisa diolah menjadi beras kualitas super, sehinga KSB punya brand beras sendiri. Apalagi selama ini kebutuhan beras (khususnya beras kemasan) masih didatangkan dari luar daerah.

Dari berbagai usulan dan pendapat yang muncul dalam FGD, disimpulkan bahwa Desa Inkubator Bumdes Sumbawa Barat harus memiliki akses ke lembaga perbankan untuk permodalan dan ada akademisi yang mendampingi dan mengkaji perkembangan Bumdes secara periodik.

Selain itu, pihak swasta (termasuk bisnis retail modern) mesti memberi kepastian modal dan pasar untuk produk Bumdes. Selain itu mesti ada komitmen sinergitas dan peran lintas sektoral pengembangan Bumdes sesuai potensi dan kebutuhan desa.

“Bila perlu per kecamatan membentuk konsorsium Bumdes untuk menopang
keberlanjutan unit usaha Bumdes dalam skala lebih besar,” demikian Trisman.

Kepala Bappeda Litbang KSB, drh Haerul Djibril menyambut positif dan berharap tim inkubasi pengembangan Bumdes bisa segera di realisasikan.

“Berani memulai perencanaan, mesti berani memulai untuk melaksanakan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan. Kami siap mensupport tim nantinya,” kata Haerul Djibril.

Kegiatan FGD diikuti oleh para tokoh masyarakat, pengurus Bumdes, Pemdamping Desa, Bappeda, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, LSM, Pers serta Akademisi dan kalangan Perbankan.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.