Bupati KSB : Soal Tapal Batas Wilayah Tidak Usah Ribut !

KabarNTB, Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat HW Musyafirin mengingatkan masyarakat, maupun pemerintah desa dan kecamatan untuk tidak meributkan soal batas wilayah.

Berbicara pada kegiatan pelepasan ekspor perdana rumput laut hasil budidaya system kerambah di pantai Sagena Desa Kiantar kecamatan Poto Tano, Kamis 8 Maret 2018, Bupati menegaskan perselisihan mengenai batas wilayah tidak memiliki manfaat apapun. Justeru persoalan tersebut bisa memicu konflik antar masyarakat.

Ia mengingatkan, jika persoalan tapal batas, jika tidak bisa diselesaikan lewat jalan musyawarah antar desa, maka diserahkan ke pemerintah kecamatan. Jika kecamatan juga tidak bisa menyesaikan, maka diserahkan ke Pemerintah Kabupaten.

“Apapun  keputusan pemerintah kabupaten, itu bersifat final. Karena panjang sekali prosesnya. Perbedaan-perbedaan persepsi kita, apapun hasil yang ditetapkan pemerintah daerah, itu seyogyanya kita terima dengan lapang dada. Itulah yang terbaik, ketimbang kita bersengketa, itu hanya akan menimbulkan kegaduhan, bahkan kekacauan dalm menyusun administrasi wilayah kita,” ujar bupati panjang lebar.

Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin

“Karena sesungguhnya pembagian tapal batas itu tidak akan mempengaruhi hak-hak keperdataan  masyarakat,” imbuh bupati.

Sikap ini, kata Bupati, juga berlaku dalam hal persoalan tapal batas antara KSB dengan kabupaten Sumbawa yang ‘ramai’ dalam beberapa waktu terakhir dan akhirnya tuntas dengan terbitnya SK Mendagri baru-baru ini.

Bupati menjelaskan, pada awalnya tapal batas kedua kabupaten ditetapkan melalui SK Gubernur. Kabupaten Sumbawa sampai menggugat ke PTUN SK dimaksud dan ditolak.

“Kita (KSB) tenang-tenang saja. Mereka (Sumbawa) mengadu sampai menteri dalam negeri. Keluar keputusan Dirjen, masih menetapkan (tapal batas sesuai) keputusan gubernur , ribut lagi tiga bulan terakhir. Nah sekarang turun lagi SK menteri dalam negeri. SK ini menetapkan menggeser tapal batas sebelum wilayah Batu Guring (dekat kecamatan Poto Tano). Jadi kita (wilayah KSB) makin diciutkan, tidak apa-apa lah. Ngga usah ngotot-ngotot,” urainya.

Ia juga mengakui penetapan batas wilayah sesuai SK Mendagri yang baru terbit itu akan berimbas ke Pulau Kalong (di Selat Alas).

“Pulau Kalong kalau terus kita sengketakan, maka akan mengganggu operasional perusahaan yang ada disana. Bahkan mungkin tidak akan ada yang mau mengelolanya. Jadi kalau memang itu masuk dalam wilayah Sumbawa ya silahkan saja. Toh siapapun pengembang disana, pasti akan memberikan dampak bagi masyarakat KSB,” tegasnya.

Bupati menegaskan, dalam konteks NKRI, hal-hal menyangkut batas wilayah, bukan jamannya lagi untuk diributkan, karena sama dengan suatu kemunduran yang terlalu jauh.

“Kecuali kalau pulau-pulau ini diambil oleh Australia atau Negara lain, ayoo kita sama – sama perang. Tapi kalau sesama Sumbawa (Tau Samawa), sesama Indonesia ya biarlah. Ini yang ingin saya tanamkan kepada kita semua. Mental kita kembali kita set, kita sudah harus berfikir kedepan, tidak boleh mundur lagi,” tandas Bupati.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.