Bupati KSB : Stop Kerdilkan Agen dan PDPGR!

KabarNTB, Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin meminta masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghentikan aksi mengkerdilkan dengan menghujat peran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dan keberadaan agen sebagai bagian tidak terpisahkan dari PDPGR itu sendiri.

Berbicara di kegiatan Mutasi pejabat eselon III dan IV di Graha Fitrah, Kompleks Kemutar Telu Centre (KTC) Taliwang, Rabu 7 Agustus 2019, Bupati menyatakan, PDPGR dan para agen yang menjadi penggerak program tersebut, telah berbuat sangat maksimal dalam berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah Daerah selama 3,5 tahun terakhir.

Ia mencontohkan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa, dimana Kabupaten Sumbawa Barat telah mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai kabupaten terbaik progressnya dari seluruh kabupaten/kota di NTB yang terdampak bencana yang terjadi pada Agustus – September 2018 itu.

Para agen PDPGR dalam kegiatan Sosialisasi Juklak Juknis dana stimulan bantuan rehab rumah korban gempa yang dilaksanakan Pemda KSB, Jum’at 28 September 2018

“Berhentilah menghkerdilkan orang. Tanpa mereka, penanganan gempa tidak mungkin. Kita mencapai ODF (Open Defecation Free – Bebas Buang air besar sembarangan) tidak mungkin,” ucap Bupati.

Para agen PDPGR memang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat, serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang saat ini sedang digiatkan Pemda KSB. Di lapangan, Agen PDPGR bekerjasama dengan Babinsa TNI dan Babhinkamtibmas Polri.

Jika berbicara mengenai indeks pembangunan kesehatan masyarakat, KSB, kata Bupati, merupakan yang tertinggi di NTB, bahkan masuk dalam 10 besar daerah dengan indeks kesehatan masyarakat tertinggi di Indonesia.

“Secara nasional, Kota Mataram berada pada peringkat 72, Sumbawa pada peringkat 200-an. Sedangkan KSB secara nasional berada di peringkat enam nasional,” ungkapnya.

Begitu pula terkait angka kemiskinan. Untuk semua daerah yang sudah berada pada agka 15 persen (dari jumlah penduduk) angka kemiskinannya, paling tinggi mampu menurunkan kembali angka kemiskinan kurang dari satu persen.

“Paling diangka nol koma sekian. Kita dari 2017 ke 2018, dari 15,18 persen, menjadi 14, 14 persen. Jumlah penurunan kita itu 1,79 persen. Dan itu adalah angka tertinggi di Indonesia yang bisa dicapai oleh masyarakat (agen PDPGR) yang dihina-hina itu, Oleh PDPGR. Jadi penting, kalau menuduh tidak ada bukti itu jangan,” tegas Bupati.

“Jadi kalau ada yang tidak baik, ayo kita perbaiki, jangan dikerdilkan,” pungkasnya.(EZ)

Posted by: On: Reply

Subscribe

Langganan Berita Kami Disini. Silahkan Masukkan Alamat E-mail Anda.